Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya, baik menyangkut fungsi penjamin penerimaan pajak, maupun fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sebuah kantor yang modem dengan struktur organisasi yang lebih sederhana namun tetap fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. Sumber Daya manusia yang ada juga diseleksi agar mendapatkan SDM yang berkualilas.Setelah berjalan satu tahun lebih, reorganisasi tersebut sebaiknya dievaluasi apakah sudah mencapai sasaran. Untuk tujuan meningkatkan mulu pelayanan, sangat perlu diketahui bagaimana pendapat Wajib pajak yang benar-benar merasakan secara langsung dampak reorganisasi tersebul. Untuk mengukur mutu pelayanan digunakan konsep Service Quality yang dikembangkan oleh Parasurahman dan kawan-kawan.Dalam melakukan penelitian ini dirumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu bagaimana reorganisasi KPP yang dilakukan olch DJP mcnjadi KPP Modern, pengaruh reorganisasi tersebut terhadap mutu pelayanan KPP serta apa saja yang menjadi hambatan KPP dalam melakukan reorganisasi tersebut.Penelitian dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak KPP PMA Dua yang menjadi sampel untuk mengukur mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dalam 5 dimensi ServQual sebelum maupun sesudah reorganisasi yang dilakukan oleh KPP PMA Dua serta melakukan wawancara dengan narasumber yang diberikan oleh pihak KPP PMA Dua. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yaitu studi literatur.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa reorganisasi yang dilakukan meliputi perobahan struktur organisasi, mutu SDM yang ada di KPP, dan peralatan dan sistem administrasi yang lebih modern. Sedangkan menurut data kuesioner diperoleh hasil bahwa terdapat pcngaruh yang signifikan dalam mutu pelayanan antara sebelum reorganisasi dengan sete!ah reorganisasi. Artinya Wajib pajak meniiai mendapatkan mutu pelayanan yang baik setelah dilakukan reorganisasi dibandingkan sebelum reorganlsasi yang cukup baik. Secara Prosentase. Peningkatan terbesar adalah untuk Dimensi Assurance scbesar 15.56% kemudian adalah dimensi reliability scbesar 13.35% dan menggunakan paired samples t-test didapat hasil yang signifikan.Oleh karena itu reorganisasi ini merupakan proses yang panjang sehingga diharapkan karyawan KPP PMA Dua dituntut agar bersifat profesionalisme dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak terutama untuk indikator penyimpanan dokumen, kemampuan memberikan rasa aman, pengetahuan petugas pajak, mengulamakan kepentingan wajib pajak serta memahami kebutuhan wajib pajak karena masih ada responden yang menjawab kurang baik mutu pelayanan yang diberikan olch karyawan KPP PMA Dua.

---

Various effort already done by Directorate General of Taxation to improve its performance, concerning function guarantor of acceptance of tax, and also service function to Taxpayer. One of the effort taken is doing reorganizations tax office ( KPP) become a modern office with more simple organization chart but remain to be functional as according to each duty. Existing human resource also selected to getting Human Resources which with quality.

After walking more than one year, the reorganizations need to evaluated by reached target. For the purpose of upgrading service, it is important to know how taxpayer opinion which directly affect the reorganizations To measure quality of service used concept of Service Quality developed by Parasurahman and friends.

In doing this research, the nrain problems formulate become several things that is how KPP reorganization done by DIP become Modern KPP, influence of the reorganization to quality of service of KPP and also any kind of becoming resistance of KPP in doing the reorganimtion.

Research conducted by making questioners to fill by taxpayer of KPP PMA Two becoming sample to measure quality of service felt by the taxpayer in 5 dimension of Servqual before and also after reorganization conducted by KPP PMA Two and also interview with guest speaker given by side of KPP PMA Two. Research is also conducted by using secondary data that is literature study.

Pursuant to result of research obtained by result of that reorganization which is cover change of organization chart, quality of SDM exist in KPP, and more modern administrate system and equipments. While according to data of questioners obtained by result of that there are influence which is significant in quality of service between before reorganization with alter reorganiration- Its meaning of Taxpayer assess to get quality of better service after reorganization- ln Percentage, the biggest increasing in quality of services is assurance 15.56% foliowed by Reliability 13.35% and using paired samples t-test, we got significant result.

Therefore this reorganization represent long process is so that expected by employees of KPP PMA Two to show professionalism in everything they do to serve the taxpayer and keep trying to upgrade passed to service is taxpayer specially on document or data being saved, ability to give security to the taxpayer so taxpayer will feel secured to have transaction with KPP PMA Two, Tax Employee knowledge, and understanding taxpayer needs because there is still respondents who is answer not so good the quality of service which is already given by employee at KPP PMA Two."

"Sejak tanggal 1 September 2004 terjadi perubahan struktur organisasi KPP PMA Empat. Struktur organisasi baru disesuaikan dengan Sistem Administrasi Pajak Modern. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap pola pelayanan kepada Wajib Pajak.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan struktur (restrukturisasi) organisasi dan implementasi / penerapan dari SAPM Serta kendalanya. Perubahan pola pelayanan yang paling utama adalah dibentuknya jabatan Account Representative (AR) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kemampuan AR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat dijadikan tolok ukur apakah implementasi SAPM di KPP PMA Empat sudah berjalan dengan baik atau tidak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAPM telah diterapkan di KPP PMA Empat walaupun dilakukan secara bertahap. Namun SAPM belum dapat diterapkan secara penuh di KPP PMA Empat. Hal itu terjadi karena faktor internal dan eksternal yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Faktor internal misalnya, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan AR dalam memberikan apa yang menjadi hak Wajib Pajak. Sedangkan kendala eksternal antara Iain adalah Wajib Pajak yang kurang responsif terhadap perubahan pola pelayanan ini.Berdasarkan hal-hal tersebut disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap SAPM dan segera diterapkan di seluruh jajaran DJP sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi harapan WP dan DJP yaitu terciptanya " GOOD AND CLEAN GOVERNANCE " dapat segera terwujud."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"ABSTRAKDengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance.

This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires.

The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance.

This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation.

According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance."

"Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, Sistem Informasi Pajak dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.Membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31% dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98% dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36% dari penerimaan pajak nasional. Dalam perkembangannya, Kanwil dan KPP WP Besar selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara kuantitatif, hasil pelayanan dan pengawasan tersebut tercermin dari persentase pertumbuhan penerimaan pajak, yakni selama tahun 2003 tumbuh sebesar 32% dibanding tahun 2002.Dalam kerangka penyediaan layanan, Roth (1987: 36) menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan yang disediakan pada publik baik diwujudkan dalam bentuk barang maupun jasa. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengaturan dan pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelayanan barang dan jasa kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima pelayanan tersebut. Selain regulasi dan pengaturan, pemerintah berfungsi menyediakan jasa layanan bagi masyarakat pengguna.Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak (Bird: 1992: 275).Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada KPP Wajib Pajak Besar dua serta sejauh mana pengaruh kualitas Pelayanan Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pelayanan yang profesional dan mengatahui sejauhmana pengaruh antara Pelayanan Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, digunakan analisis korelasi Pearson. Data hasil penelitian hubungan adalah sebesar 0.799. Hal ini mengartikan terdapat hubungan yang erat antara pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 0.201 disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan (korelasi) yang positif antara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kepatuhan Wajib Pajak. hal ini terlihat dari koelisien korelasi sebesar sebesar 0,290. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan pajak. Hal ini akan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

---

In successful program of observing 100 of the largest Taxpayer and Knowing Your Tax payers, DJP leader instructs to serve and observe intensively to 100 of the largest Taxpayer in each KPP. The concept is a basis of appearance of Account Representative function in KPP Large Tax Payer. Therefore, in forming District Office and KPP Large Tax Payer in 2002, Tax Information System is developed becoming an Integrated Tax Administration System (SAPT) which basis is organization structure based on its function.Forming the District Office and KPP Large Tax Payer in organization of DJP to administrative a small amount of taxpayer collectively gives the biggest revenue donation. Since the operation begun in September, 9th 2002, District Office and KPP Large Tax Payer have been given a duty to safety tax revenue of 18.31% of national tax revenue, while in 2003 was 20.98% from national tax revenue, and in 2004 planned to be 23.36% from national tax revenue. In its growing, District Office and KPP Large Tax Payer always give the best service to Tax Payer altogether with observing on obedience fulfillment of tax duty. In Quantities, the result of service and observation showed by tax growing revenue percentage, it is along 2003 grew up to reach 32% compared with 2002.In the frame of service providing, Roth (1987:36) explained that services providing to public whether in products or services. The government in this case, is taking a role on regulating and making regulation to manage service activity of products and services to individual or group who have rights to the service. Besides rules and regulation, government function is to serve services to society as user.Tax obedience is an action of duty to pay and report the liability tax according to taxation. Obedience, which is hoped, is voluntary compliance not compulsory compliance. To improve voluntary compliance of Tax Payer is needed a fairness and an openness in applying tax regulation, simplification of rules and tax procedures good governance of service and quick to tax payer (Bird: 1992: 274-275).Based on the above explanation, then there is an adjustment of system and new service to KPP Large Tax Payer Two and how further is influences of Tax Service quality with Tax Payer obedience.The aim of research is to explain and breaking down the tax charging system through professional service system and to know how further is the influences between Tax Service and Tax Payer obedience. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.From the analysis is known that measuring relation of Tax Service to Tax Payer obedience is used Pearson correlation analysis. Relation research result data is 0.799. It shows that there is a strong relation between service and Taxpayer obedience of 0.201 be caused of other factors such as examining, policy, and economic growth.Summary of the research is an existing positive correlation between services of Motor Vehicle Tax and Tax Payer obedience; it is shown by correlation coefficient of 0.290.Recommendation of the research is to improve Tax Payer obedience; therefore, tax service improvement is needed. This case will make Tax Payer obedience more increasing to pay tax."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dari KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode Regresi Linear Berganda, mengambil sampel sebanyak 200, dilakukan kepada Wajib Pajak selaku pengusaha restoran yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

---

This study was conducted to determine the effects of understanding tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided by the assertiveness tax office with increased tax compliance in annual income tax SPT Reporting of Individual Taxpayers reporting on Tax Office Primary Bogor.

This research used Double Linear Regression Method, takes 200 person for the sample, this was conducted to taxpayers as well as restaurant’s owner who registered in the Tax Office Primary Bogor.

This result, it was concluded that an understanding of tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided had a significant relationship with increasing tax compliance in annual income tax SPT Reporting."

"Pendapatan negara dari perpajakan setiap tahun selalu mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan belanja negara sehingga DJP dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target penerimaan pajak KPP Madya Jakarta sebagai unit vertikal DJP berupaya untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajaknya dengan melakukan pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap sistem balanced scorecard yang ada perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka mengefektifkan tugas dan fungsi DJP Dari delapan belas indikator kinerja utama IKU hanya empat IKU yang mampu menggambarkan tingkat capaian realisasi penerimaan pajak sembilan IKU perlu dilakukan perbaikan penyempurnaan dan lima IKU tidak perlu dilakukan perbaikan penyempurnaan Penelitian ini menyarankan agar IKU dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan perspektif proses bisnis internal dan perspektif pelanggan dilakukan perbaikan penyempurnaan dan beberapa sasaran strategis pada sistem balanced scorecard dilakukan penyesuaian.

---

State revenues from taxation each year always increase along with the increase in government spending so that the DGT is required to improve its performance in achieving the target of tax revenue Jakarta Medium Tax Offices as a vertical unit DGT seeks to improve the performance of tax revenue by the balanced scorecard based performance management The results of this study concludes that the balanced scorecard system that is necessary to do some improvements in order to streamline the tasks and functions of the DGT Of eighteen key performance indicators only four were able to describe the level of achievement of tax revenue nine key performance indicator necessary repairs refinement and five key performance indicator and five key performance indicator did not have to do repairs refinement This study suggested that key performance indicator in learning and growth perspective internal process perspective and customer perspective repairs improvements some of the strategic objectives in a balanced scorecard system adjusted ."