Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu ditumbuh kembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sektor ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pasaman. Dengan pengembangan sektor ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman. Pelaksanaan program pembangunan di sektor salah satunya adalah dengan pengembangan komoditi perkebunan. Pengembangan komoditi perkebunan telah banyak pola yang dikembangkan salah satu dari pola tersebut adalah pengembangan melalui Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknologi perkebunan dari perusahaan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) tidaklah mutlak sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat dibangunnya perkebunan dengan pola tersebut diantaranya tidak harmonisnya hubungan antara pelaku utama proyek Perkebunan dengan petani peserta PIR Bun yang disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, penyelesaian pembebasan tanah yang tidak tuntas, penentuan petani plasma yang kurang tepat sasaran dan terjadinya jual beli atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Perkenunan Inti Raktay (PIR Bun) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya peralihan hak atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara lebih akurat tentang gejala atau situasi sosial melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah Ninik Mamak/datuk Ketua KUD, Petani Plasma, dan petani pekerja. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informanHasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa sebelum dilaksanakannya PIR Bun dilaksanakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan pihak perusahaan adalah penyedian lahan atau tanah untuk lokasi PIR Bun di Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Pasaman. Kepemilikan lahan dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang dikepalai oleh kepala suku (datuk) dimana tanah tersebut dikenal dengan tanah ulayat, tanah ulayat tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kaum tersebut akan tetapi pengaturan berada pada seorang datuk.Tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit, ada yang berbentuk Inti dan ada yang berbentuk plasma. Pihak perusahaan berkewajiban untuk membeli semua hasil panen petani plasma dan membina petani sedangkan KUD memberikan pelayanan sarana dan prasarana produksi, pelayanan kebutuhan hidup petani, hingga pelayanan pembayaran hasil penjualan tanda bush segar dan menyembatani kepentingan para petani pemilik dengan pihak perusahaan, khususnya terkait dengan proses pencairan pinjaman dari Bank. Kebun inti diberikan dalam bentuk HGU kepada perusahaan untuk beberapa. tahun, sedangkan kebun plasma langsung menjadi hak milik petani dengan diterbitkannya sertifikat atas nama masing-masing anggota, mereka tidak boleh memperjual belikan kebun tersebut sebelum hutang mereka kepada Bank lunas. Akan tetapi ada sebagian dari petani yang menjual kepada pihak lain dengan berbagai faktor, yaitu persepsi tentang hak atas tanah, persepsi ekonomis terhadap PIR Bun, persepsi sosial terhadap Pir Bun, kesenjangan budaya antara perusahaan inti denga petani plasma serta kepemilikan tanah yang kumonal."

"Sektor pertanian merupakan salah satu sector yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sector ini juga dilaksanakan di masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Distrik Prafi. Pelaksanaan program pembangunan pengembangan komodity perkebunan banyak pola yang dikembangkan, dimana salah satunya adalah pengembangan masyarakat melalui Perusahan Inti Rakyat Perkebunan ( Pola PIR-BUN). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknotogi perkebunan dan perusahan inti/perusahan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PR tersebut peran petugas penyuluh lapangan ( PPL), sangat panting, karena mengingat kondisi masyarakat local yang mendiami dataran Prafi yang dinilai masih sangat terbelakang, tertinggai dan masih merniliki pola pendidikan yang sangat rendah. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peran petugas penyuluh lapangan dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun (Perusahan Inti Rakyat Perkebunan) serta faktor - faktor pendukung dan faktor - faktor penghambat peran petugas penyuluh lapangan (PPL) dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun. Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara dengan mengunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih oleh peneliti sendiri guna memperoleh data dari informan tersebut secara akurat sesuai dengan permasalahan penelitian. Beberapa informan yang dipilih adalah Bupati Manokwari, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari, Kepala Distrik Prafi, dan Petani Plasma. Analisis dilakukan dengan menelah data - data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa selama pelaksanaan program pembanganan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun tahap III tahun 2001/2008, telah berjalan melalui beberapa tahapan yang meliputi; tahapan persiapan lahan, tahapan pembibitan dan pengamman dan tahapan pemeliharaan serta perawatan lahan.Dalam tiga tahapan tersebut, Peran petugas penyuluhi lapangan (PPL) lebih berperan sebagai tenaga pendidik (educator) karena kondisi sosial masyarakat yang diniIai masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, dan pemberian contoh contoh kongkritnyata bagi masyarakat lokal. Hal tersebut dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) mengingat rata rata masyarakat di Distrik Prafi adalah masyarakat yang baru rnengalami proses perpindahan penduduk dui wilayah - wilayah pegunungan Arfak, masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana, masyarakat yang masih hidup terasing, terbelakang maupun kebodohan. Sehingga pola pendekatan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh lapangan adalah pola pendekatan educator ( mendidik, membina, melatih) dalam ketiga tahapan tersebut diatas.Dalain pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR- Bun di Distrik Prafi tersebut ada beberapa faktor yang memberikan dukungan dalam menunjang keberlangsungan program seperti halnva dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, peran serta masyarakat dan dukungan kepala - kepala suku. Dari ketiga dukungan tersebut, tentunya sangat memberikan respons yang sangat positif terhadap keberhasilan program. Namun disisi faktor pendukung tersebut, tentunya juga ada beberapa faktor yang sangat menghambat proses pelaksanaan program dilapangan. Faktor - faktor penghambat tersebut adalah factor sumber daya manusia (SDM), faktor tradisi adat komunitas masyarakat lokal dan faktor iklim/cuaca."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan keputusan pengadilan. Penelitian kepustakaan tersebut dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan peninjauan ke dua desa di Lebak, Banten. Yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah apakah perjanjian-perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten adil bagi petani peserta? Apakah Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak, Banten? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten akhirnya tidak berhasil? Usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan agar Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan membawa keuntungan baik untuk perusahaan inti maupun petani peserta di Lebak, Banten? PIR Perkebunan dilaksanakan untuk membangun petani perkebunan yang sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Pola PIR Perkebunan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan. Di samping ada PIR Perkebunan yang berhasil, tetapi ada pula yang mengalami kegagalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian dalam Pola PIR Perkebunan yaitu perjanjian pembelian-pembayaran hasil panen dan kredit petani peserta dibuat dalam bentuk standar dengan tujuan untuk memperhatikan asas keseimbangan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu tercapai. Perjanjian mengenai pengelolaan kebun dan kredit petani peserta dibuat dalam bentuk perjanjian standar dan isinya belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. Sementara perjanjian kredit dibuat dalam bentuk standar, tetapi dalam perjanjian tidak ditemukan unsur-unsur yang memberatkan petani peserta. Selanjutnya Perjanjian Produksi dan Jual Beli buah kelapa sawit semula dibuat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan inti dan petani peserta, tetapi perjanjian tersebut belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. PIR Perkebunan akhirnya tidak dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendapatan petani peserta dan beberapa mengalihkan tanah perkebunan. Pola PIR Perkebunan yang mempunyai tujuan mulia ternyata gagal membawa kesejahteraan kepada petani peserta di Lebak karena tidak berjalannya mekanisme dalam Pola PIR Perkebunan. Usahausaha yang perlu dilakukan agar PIR Perkebunan dapat membawa keuntungan bagi perusahaan inti dan petani peserta di Lebak diantaranya harus dilakukan perbaikan tugas dan peran perusahaan inti serta petani peserta, kelembagaan petani peserta harus dibentuk dan diperkuat, serta kemitraan antara perusahaan inti dan petani peserta harus diperbaiki.

---

This research utilizes the legal normative research methodology which is based on legal norms within regulations and courts decision. In addition to that, library research is complemented by field research through interviews and observation to the two villages in The Regency of Lebak, Banten Province. Specifically, the main research questions for this research are whether the agreements within The Nucleus Estate Smallholder Plantations are impartial for its farmer members? Other questions that will be evaluated are whether The Nucleus Estate Smallholder Plantations could bring continuous social prosperity for its farmers in Lebak, Banten? Moreover, which factors are influencing the failures of The Nucleus Estate Smallholder Plantations in Lebak, Banten? More importantly, what efforts need to be made so that The Nucleus Estate Smallholder Plantations could be beneficial for its own good and also the its farmers in Lebak, Banten? Nucleus Estate Smallholder Plantations are designed to create a prosperous and self-sufficient farmers through increasing their wages and living conditions. These objectives are pursued through the establishment of a mechanism which are managed through existing regulations and agreement. During its implementation, the pattern of Nucleus Estate Smallholder Plantations encountered obstacles and difficulties whereas in spite of several successful NES Plantations, there are also those that failed. The result of this research has shown that the agreements within The Nucleus Estate Smallholder Plantations namely, the agreement on the buying-payment of harvest results and farmers credit are made with equality in concept but it failed to achieve its intended goals during its implementation. In addition to that, the agreement on the management of plantations and farmers credit are made in the form of standard agreements in which its contents does not serve the interest of the farmers. At the same time, the credit agreements are created in the standard forms but it is not found to have a negative impact on the farmers. Furthermore, the agreement on production and selling of palm oil are originally designed to benefit for the nucleus estate and its farmers, but as this research has shown it has not created a fair and just impact for its farmers. As a result, The Nucleus Estate Smallholder Plantations could not create continuous social prosperity for the farmers in Lebak as shown by the low income of the farmers and several plantation lands issues. The noble goal of The Nucleus Estate Smallholder Plantations in the end has not been beneficial on the farmers in Lebak due to the failed mechanism within The Nucleus Estate Smallholder Plantations. Therefore, efforts need to be made so that The Nucleus Estate Smallholder Plantations could create a positive output for the nucleus estate and the farmers in Lebak, these reforms can be made in the form of improving the scope of task and roles of nucleus estate and its farmer?s members, the strengthening of the farmer?s institutions and improving the partnership model between nucleus estate and its farmer?s members in the future."

"Penelitian ini bertujuan menemu-kenali nilai peramalan variabel-variabel individual motivasi berprestasi, tingkat pendidikan, pelatihan di transito, sikap terhadap transmigrasi, sikap terhadap pendidikan, sikap terhadap pelatihan, terhadap keberhasilan transmigran. Keberhasilan transmigran ditinjau dari keberhasilan secara ekonomis dan keberhasilan dalam hubungan sosial. Ditinjaunya dua keberhasilan tersebut berpangkal pada keadaan taraf hidup transmigran dan tinggal menetap membentuk masyarakat baru di daerah transmigrasi. Salah satu kendala dalam pembangunan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tak merata. Enam puluh persen penduduk Indonesia ada di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa 1/7 dari luas wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu program utama dalam upaya menanggulangi masalah persebaran penduduk yang tak merata dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi dari jajaran Dep.Transmigrasi dan PPH menyatakan masih ada transmigran yang tak berhasil dalam jumlah yang cukup berarti. Pada hal keberhasilan transmigrasi berkaitan erat dengan keberhasilan transmigran. Karenanya hal tersebut harus ditanggulangi. Untuk itu perlu diadakan penelitian. Pertanyaannya adalah variabel-variabel individual apa yang mempunyai kaitan dengan unjuk perilaku berhasil transmigran. Berdasarkan teori, variabel tersebut terdahulu mempunyai kaitan yang bersifat intensional dengan perilaku keberhasilan. Perilaku keberhasilan dilihat dari dua segi, yaitu secara ekonomis dan dalam hubungan sosial. Untuk mendapatkan Jawaban dilakukan studi lapangan, non experimental, irisan potongan, dan merupakan type pengujian relational. Alat pengumpul data dengan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka dibantu wawancara. Metode pengolahan dan analisis data : untuk alat penelitian dengan uji keterandalan skala dan uji validitas item dengan korelasi item skor total ; untuk pengujian hipotesis digunakan uji T, uji x, metode analisis diskriminan dan metode regresi ganda. Sampel penelitian 150 orang transmigran (Kepala Keluarga) Swakarsa PIA-BUN kelapa sawit, di UPT VII & IX Sei Buatan Riau. Daerah pemberangkatan dari Pulau Jawa, waktu kedatangan di daerah transmigrasi Oktvber 89 s/d Maret 90, (berada pada masa pembinaan periode II atau pengembangan). Hipotesis-hipotesis yang di tegakkan: nilai rata-rata variabel bebas pada kelompok berhasil lebih tinggi dari kelompok tidak berhasil; semua variabel bebas membedakan secara maksimal kelompok transmigran berhasil dari yang tidak berhasil secara ekonomis ; semua variabel bebas memberikan sumbangan yang unik terhadap keberhasilan dalam hubungan sosial. Hasil penelitian secara umum 6 variabel individual tersebut mempunyai nilai peramalan terhadap keberhasilan transmigran. Yang membedakan secara maksimal kelompok transmigran yang berhasil dari yang tidak berhasil secara ekonomis, adalah variabel sikap terhadap transmigrasi, motivasi berprestasi, dan tingkat pendidikan ; yang memberikan sumbangan unik terhadap keberhasilan dalam hubungan sosial adalah variabel sikap terhadap pendidikan, tingkat pendidikan dan motivasi berprestasi. Pelatihan di transito dan sikap terhadap pelatihan tidak terpilih untuk dua keadaan yang disebutkan terakhir. Saran yang disampaikan : menggunakan skor hasil variabel-variabel sebagai acuan transmigran; mempertimbangkan faktor pelatihan di transito; mengadakan penelitian untuk menetapkan kebijakan yang lebih dalam program transmigrasi; mengkaji ulang berbagai dalam lanjut mengenai pembinaan transmigran dari individual. Pengukuran untuk pembinaan pendidikan formal aspek lebih mantap aspek variabel."

"PT. Intl Teknodrilíndo (Intekindo) adalah perusahaan nasional daiam bidang jasa perminyakan, gas, dan panas bumi dengan kantor pusat di Jakarta - Indonesia. Pada awalnya perusahaan ini bernama PL Gemilang Technodrill Paripurna, namun sejak tanggal 15 April 2002 berubah menjadi PT. Intl Teknodrillindo. Dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi, manajemen menyadari bahwa keunggulan komparatif yang beberapa waktu yang lalu dapat dìadikan senjata? ternyata saat ini bukan lagi menjadi basis yang cukup kuat untuk bertahan. Hal ini menyebabkan keunggulan bersaing harus menjadì kekuatan utama dalam menghadapi persaingan. Salah satu sumber daya yang dapat dijadikan keunggulan bersaing adalah sumber daya manusia. Salah satu hal penting dalam proses manajemen SDM adalah perencanan karir (career planning), karena hal Ini dapat menjadi alat yang kuat untuk memotivasi sumber daya manusia dalam perusahaan untuk memberikan seluruh kemampuannya kepada perusahaan. Pengembangan karir (career development) tidak sekedar menjadi alat untuk perkembangan individual, namun menjadì kunci aset strategis untuk perkembangan organisasì. Dalam proses pengembangan karìr harus terjadi interaksi antara pihak, yaìtu: karyawan atau indìvidu, manager atau atasannya dengan perusahaan. Masing-masing memiliki kepentingan yang harus diselaraskan dalam sistem pengambangan karìr yang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengarialisis bagaimana pengembangan karir dilakukan di perusahaan dengan model sistem pengembangan karir yang terdapat dalam studi kepustakaan, sehingga dapat dìberikan masukan-masukan berharga untuk pengembangan sistem tersebut di perusahaan."

"Dengan terwujudnya otonomi daerah yang semakin luas, diharapkan setiap daerah tidak hanya berorientasi pada daerahnya masing-masing secara sempit....."

"AbstrakThe Perusahaan Inti Rakyat (PIR) scheme, a smallholder support scheme in collaboration with plantation companies, was developed in the late 1970s in Indonesia. The idea of the PIR scheme is to improve the socioeconomic condition of smallholders. One of the ways of doing so is by providing technical and economic support and capacity building to help them develop as modern self owned farmers. The PIR scheme also aims to change the relationship between companies large scale modern plantations and smallholders traditional estates from an antagonistic one to a mutually interdependent one, while recognizing the existence of a dualism between the two, as indicated by Boeke (1884 1956) in his theory on dual societies.This article shows the transition of the PIR scheme within the historical context of socioeconomic and political changes in Indonesia. The development of PIR Bun, PIR Trans, and PIR-KKPA during the authoritarian Suharto era (1966 98), the stagnation of the PIR scheme during the Reformation era (1999 2003), and the development of PIR Revitalisasi in the democratic era (2004) are reported and analyzed. Over time, the main companies participating in the programs of the PIR scheme changed from state owned companies to private ones. The gap in productivity between companies large scale plantations and smallholders estates was not resolved during the Reformation era. As a result, PIR Revitalisasi has applied a united management system in which a company manages the whole process of smallholders estates, including planting, growing, harvesting, and marketing in order to enhance the latters productivity, effectiveness, and profitability. Smallholders are excluded from the management of their estates, while they receive benefits shared by the contracted company."