Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksistensi partai dalam perpolitikan di Indonesia kembali muncul setelah kekuasaan Orde Baru runtuh. Selama kurang lebih 5 tahun setelah pemilu 1999 kekuasaan partai politik menjadi demikian besar. Sayangnya, kehadiran partai politik belum sepenuhnya mampu memposisikan diri sebagai institusi politik modem dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena parpol sendiri secara intemal gagal menunjukkan dirinya sebagai partai yang demokratis. Keberadaan parpol justru dilanda konflik internal karena pola kepemimpinan yang ditunjukkannya cenderung oligarkis yang mengakibatkan kinerja parpol sangat buruk. Inilah latar belakang penyusunan tesis ini.Untuk menelusuri kegagalan partai dalam menunjukkan dirinya sebagai partai yang demokratis pasca pemilu 1999, penyusun mengambil fokus pada PDI Pexjuangan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik untuk menggambarkan dan menganalisa kepemimpinan oligarki tersebut. Untuk memperoleh secara komprehensif data yang dimaksud maka wawancara mendalam menjadi teknik dalam memperoleh data primer, disamping data-data sekunder lainnya.Sementara teori yang digunakan dalam penelitian penyusun tesis menggunakan teori partai politik dan oligarki dari Robert Michels. Teori kepemimpinan yang bersandar pada patron-client dan kharismatik juga dideskripsikan dengan seksama dalam karya ini. Dalam penelusuran ini, penulis melihat PDIP cenderung hergerak ke arah kepemimpinan yang oligarkis. Inilah yang membawa performance PDIP ke arena pertarungan ideologi yang konservatif, kepemimpinan karismatik dengan sistem politik ya ng rapuh, dan kepemimpinan politik yang elitis dan birokratis. Dan pada saat yang sama, PDIP diliputi oleh konilik internal yang sangat akut sehingga yang tampak adalah kepentingan pragmatis ekonomi dan kekuasaan ketimbang mengartikulasikan kepentingan rnasyarakat.Kepemimpinan PDIP yang oligarkis dapat dilihat dari keputusan-keputusan partai, baik yang berkaitan dengan penentuan jabatan di daerah, mutasi dan pemecatan posisi structural di tingkat internal, maupun berkaitan dengan dominasi ketua umum patainya Yang memiliki hak prerogaiif. Misalnya, keputusan PDIP menolak Pansus Buloggate II, mendukung Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta, mendukung Mardijo sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan lain-lain. Penulis menemukan bahwa keputusan-keputusan tersebut hanya didominasi segelintir elit DPP DPIP, yang berarti oligarki sebagaimana dikatakan oleh Robert Michels. Akibatnya adalah konflik internal sebagai akibat dari keputusan-keputsan yang seringkali berlawanan dengan aspirasi masyarakat, terutama dengan konstituennya. Kepemimpinan oligarkis ini diperparah oleh hak prerogatif dan pola kepemimpinan yang kharismatik Serta budaya patron-client yang melekat kepada Megawati, sebagai ketua umum partai.Kepemimpinan kharismatik sebetulnya tidak akan menjadi masalah, bahkan keberadaannya sangat penting jika partai mampu mentransforrnasikan kepemimpinan kharismatik ini menjadi kekuatan partai.

---

The existence of parties in Indonesian politics reernerges after the power of New Order is down. Approximately 5 years after the 1999 electio, the power of political parties turns to be such powerful. Unfortunately, the presence of political parties is not yet fully to able to place themselves as modern political institutions in encouraging the democratization in Indonesia. This is because the political parties internally fail to be democratic parties. The existence of the political parties indeed is covered with internal conflict as the showed leadership style tends to bé oligarchic that causes poor performance of political parties. This is the background on which this thesis is written.

To track the parties failure in demonstrating them selves as democratic parties after the 1999 election, this writer focused on PDI Peljuangan (Indonesian Democratic Party of Struggle) using a descriptive analytical research type. To obtain the comprehensive data, the in-depth interview was employed a the technique in collecting the primary data, in addition to other secondary ones.

Meanwhile in this research, the writer in writing this thesis employed the theory of political parties and oligarchy from Robert Michels. The leadership theory which relies on the patron-client and charisma was also described in detail in this work. In this study, the writer saw that PDIP tended to move to oligarchic leadership. It is this condition that leads PDIP performance to have conservative ideological competition, charismatic leadership with poor political system, and elite and bureaucratic political leadership. In the same time, PDIP is covered with internal conflict which is very acute so what come into the surface is pragmatic interest of economy and power rather than public interest articulation.

The oligarchic leadership of can be seen in its political decisions, either related with the govemrnent official posts iilling in the regional level, mutation and Bring of structural position in the internal level, or related with general chairman domination that has prerogative rights. For instance, PDIP decide refusing the special committee of buloggateII, Supported Sutiyoso as the governor of DKI Jakarta, support Mardijo as the Governor of central java etc. The writer found that those decisions are dominated by a few elite of central board (DPP) of DPIP, meaning oligarchy as what Robert Michels said. The consequence is the internal conflict as the results of decision which are often against the community aspiration, especially its constituents. This oligarchic leadership is made worse with the prerogative rights and the charismatic leadership and patron-client culture that are inherent with Megawati, the general chairman of the party.

The charismatic leadership basically does not matter, even its existence is very important if the party is able to transform this charismatic leadership to be the power of the party."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Model Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik Partaia Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2014. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mempersiapkan pemimpin dimasa yang akan datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriftif analisis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori partai politik, teori merit sistem yang berhubungan dengan kaderisasi dan teori kepemimpinan. Dengan menggunakan kerangka teori, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya dengan 8 informan. Dari hasil penelitian ini, kaderisasi kepemimpinan ditubuh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai fungsi untuk mempersiapkan caloncalon yang siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi di dalam Model Kaderisasi Kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014. Faktor pendukung penyiapan kaderisasi kepemimpinan yaitu adanya sayap partai salah satunya Taruna Merah Putih yang memiliki peran penting dalam perolehan suara pada pemilu tahun 2014. Faktor Penghambat Kaderisasi kepemimpinan yaitu regenerasi kepemimpinan dan masih menggunakan pola senioritas.

---

This reasearch is discussing about the Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014?. The background of this research is to description and Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in preparing the future leaders. Indonesian Democratic Party Struggle as the win of the legislative selections in 2014 elections.

This research used qualitative method with descriptive analysis. The theory used in this research is the potilical party theory, merit system theory which relation of the cadres and leadership theory. By using the theoretical framework, the correlation between the fact in the field is obtainable during the process of research and theory can be obeserved correlation discrepancy with 8 informan.

The results of this research, the leadership regenaration in the body of Indonesian Democratic Party Struggle has the function to prepare for ready candidates to continue the struggle for an organization's in Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014.

Factors supporting the cadres leadership preparation party wing is one of them Taruna Merah Putih has an important role in the vote on the election of 2014. Factors inhibiting leadership and leadership cadres is still using the pattern of seniority."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"Party Switching atau perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi dipicu oleh keinginan politisi untuk mengejar ambisi politiknya di dalam konteks sistem kepartaian yang ada. Dampak dari fenomena ini akan memengaruhi institusi partai politik dengan terjadinya perpecahan, pengabungan, hingga pembentukan partai politik baru. Partai NasDem menorehkan hasil yang baik dalam Pemilu 2019, di antaranya karena adanya kandidat petahana yang berpindah dari partai politik lain ke NasDem. Tesis ini meneliti dan menganalisis fenomena party switching di Partai NasDem pada Pemilu 2019. Teori Sistem Insentif (Incentive System Theory) dari Alan Ware, dan teori four-stage model dari Heller dan Mershon digunakan untuk memahami bagaimana party switching terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Melalui teori sistem insentif, peneliti berusaha melihat alasan seorang politisi (caleg petahana) melakukan pindah partai politik menjelang pemilu, dan menjadikan Partai NasDem sebagai tujuan perpindahah tersebut. Peneliti melihat bahwa terdapat tiga insentif utama, yakni: material; solidaritas; dan tujuan, yang menjadi penggerak utama bagi politisi melakukan party switching. Perhitungan insentif ini bekerja dalam mekanisme outswitch (faktor internal) dan inswitch (faktor penarik), baik dari segi kondisi internal partai yang ditinggalkan maupun kondisi internal partai tujuan.

---

Party Switching or the movement of political parties carried out by politicians is triggered by the desire of politicians to pursue their political ambitions within the context of the existing party system. The impact of this phenomenon will affect the institutions of political parties with the occurrence of divisions, mergers, and the formation of new political parties. The NasDem Party made good results in the 2019 Election, partly because of the incumbent candidate who switched from another political party to NasDem. This thesis examines and analyzes the phenomenon of party switching in the NasDem Party in the 2019 Election. Incentive System Theory from Alan Ware and the four-stage model theory from Heller and Mershon are used to understand how party switching occurs. This study uses a qualitative method approach with in-depth interview techniques. Through the theory of the incentive system, the researcher tries to see the reasons for a politician (incumbent candidate) to switch political parties before the election, and make the NasDem Party as the destination of the move. The researcher see that there are three main incentives, namely: material; solidarity; and goals, which are the main drivers for politicians to do party switching. This incentive calculation works in an outswitch (internal factor) and inswitch (pull factor) mechanism, both in terms of the internal conditions of the left party and the internal conditions of the destination party."

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."

"Pemilihan umum merupakan suatu keikutsertaan rakyat di dalam memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan menjadi wakil mereka untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu keikutsertaan rakyat dalam Pemilu selain berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat juga berfungsi sebagai implementasi kekuasaan yang sah dari rakyat.Pemilihan pada satu Organisasi Peserta Pemilu terbentuk oleh suatu proses sosialisasi yang memakan waktu cukup panjang sehingga keyakinan untuk memilih salah satu partai bisa sepanjang masa atau berubah tergantung sejauhmana proses sosialisasi itu dilakukan. Memudar dan menguatnya keyakinan pemilih padfa suatu partai berpengaruh terhadap dukungan suaru yang diperoleh OPP pada pelaksanaan Pemilu.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa faktor penyebab kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah ; Bagaimana terjadinya penegakan kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P sehingga mempengaruhi kemenangan pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi?. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel penyebab yaitu faktor identifkasi partai, faktor mitos, faktor tradisi, faktor program partai, faktor calon dan faktor kepemimpinan politik. Sedangkan variabel terpengaruh adalah kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai Sosiologi Politlk, Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik. Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan melaiui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dipandang mengetahui persoalan tersebut. Penetapan responden ditentukan melalui teknik purposive sampling dan Jens peneltian ini bersifat kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh: Beberapa Faktor penyebab kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 adalah faktor identifikasi partai yang didasarkan pada catatan tradisi/adat merupakan salah satu yang menjadi penyebab kemengan PD1-P pada Pemilu 1999. Faktor lainnya adalah faktor calon yang ditawarkan terutama yang didasarkan pada kharisma dan popularitas calon juga menjadi penyebab kemenangan PDI-P dan yang juga faktor program penegakan hukum, faktor mitos, faktor tradisi dan kepemimpinan politik."