Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Perdagangan internasional kini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar dapat meningkatkan perdagangan internasionalnya, khususnya ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan integrasi ekonomi berupa Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Area yang disebut dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area), dengan negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Natons). Dengan adanya upaya kerja sama tersebut, diharapkan arus perdagangan internasional masingmasing negara dan secara kawasan meningkat sehingga nantinya dapat pula meningkatkan kapasitas pajak dari masing-masing negara. Walaupun demikian, tidak menutup kenyataan bahwa masih banyak sekali terdapat hambatan terhadap perkembangan kapasitas perpajakan di kawasan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang menentukan perkembangan kapasitas pajak. Faktor-faktor inilah yang penulis kaji dalam penelitian ini.Pada penelitian ini, kapasitas pajak yang akan diteliti dibatasi pada kapasitas pajak negara-negara ASEAN. Anggota ASEAN yang akan diteliti adalah enam negara ASEAN yang masa keanggotaannya paling lama, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari institusi-institusi yang terkait dengan penelitian. Periode data tersebut yaitu dari 1990 sampai dengan 2004. Metode yang digunakan adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan jenis data : Data Panel. Variabel yang akan diteliti melibatkan variabel kebijakan perdagangan yang diterapkan ASEAN, yaitu kebijakan untuk tarif (AFTA). Variabel ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi kapasitas pajak adalah Pendapatan per Kapita, Rasio Ekspor Terhadap PDB, dan Rasio Impor Terhadap PDB. Dengan menggunakan Model Kapasitas Pajak dan Integrasi Ekonomi (Taxable Capacity and Economic Integration), maka faktorfaktor penentu tingkat kapasitas pajak dapat diketahui. Dalam penelitian ini variabel yang signifikan mempengaruhi kapasitas pajak adalah Pendapatan per Kapita, Rasio Ekspor Terhadap PDB, Rasio Impor Terhadap PDB, dan variabel boneka Tingkat Pembangunan Masing-masing Negara. Untuk variabel boneka AFTA, ternyata tidak signifikan mempengaruhi kapasitas pajak negara-negara ASEAN."

"Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap current ETR dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi current ETR dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi GAAP ETR.

---

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this resarch indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attedance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR."

"The currency or foreign exchange (FX) market is the largest financial market in the world, with trading volumes surpassing $1,9 trillion a day. Although primarily dominated by a worldwide network of interbank traders, a new era of internet-base communication technologies has recently allowed individual investors to gain direct access to this popular and profitable market. Trading in the foreign exchange market is an alternative tool for investment other than investing in stock market.The tax issues on gain from foreign exchange trading tend to be disorienting since there are no tax circular that regulates the implementation of foreign exchange trading in Indonesia. Since the absence of specific income tax law on gain from forex trading, this research attempts to explain the nature of foreign exchange trading itself, then it will describe the difference between the US Income tax treatment and the Indonesian income tax treatment on gain on forex trading followed by the conclusion to propose the right alternative tax treatment to be implemented in Indonesia. This research uses qualitative approach with descriptive technique. Library study, field study and benchmarking are chosen to gather the information. The field study is executed by interviewing tax officers, brokers, and academic scholar. While as the benchmarking is being executed by comparing with tax rule in the United State of America to propose the right tax treatment to be implemented in Indonesia.Forex trading is traded in the Over the Counter Market where there are no centralized exchanges. The nature of forex trading is to speculate in buying or selling foreign currency contract in the spot market. According to the Indonesian income tax regulation article 4(1) leter l stated that gain on foreign exchange are treated as an taxable object whilst loss on foreign exchange principally could be recognized as deductible expense. Since the absence of specific regulation relating to the tax treatment on forex trading therefore the general rule may apply, the general rule stated forex trading falls under business income category and that all increase in economic capability originating from Indonesia as well as from offshore shall be accumulated and taxed according to article 17 tax rate.Differ from the Indonesia tax law, the US tax law on profit from the fluctuation in foreign exchange rates are treated differently from foreign exchange trading. The fluctuation in foreign exchange rate as as part of their normal course of business fall under IRC Section 988. Gains and losses from foreign exchange (such as buying and selling of foreign goods) are treated as interest income or expense and get taxed accordingly. Since forex traders are also exposed to daily exchange rate fluctuations, their trading activity falls under the provisions of Section 988. These daily fluctuations can be considered part of a currency trader's assets in the normal course of his business; the IRS gives the trader the option of rejecting (opting out) of Section 988 and electing that the gains be taxed under the favorable 60/40 split of IRC Section 1256. Under IRC Section 1256, forex traders can have a significant advantage over stock traders. Forex traders are allowed to split their capital gains using a 60% / 40% split. This means that 60% of the capital gains are taxed at the lower, long-term capital gains rate (currently 15%) and the remaining 40% at the ordinary or short-term capital gains rate, which depends on the tax bracket the trader falls under (as high as 35%). This results in an average rate of 23%, which is 12% less than the regular (short-term) rate.From the comparative study between the US tax laws on foreign exchange trading, this research propose an alternative tax policy on forex trading in Indonesia. One of the alternative is only net gain are calculated and tax. The second alternative to be implemented in the form of withholding final tax payment from every realize transaction."

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan P3B yang telah disepakati oleh Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pasal bantuan penagihan pajak di P3B Indonesia dan di dalam Multilateral Convention, maka diperlukan aturan domestik yang mengatur tentang bantuan penagihan pajak. Per-42/PJ/2011 membatasi bantuan penagihan pajak untuk jenis pajak yang sudah diatur khusus dalam pasal bantuan penagihan pajak di P3B dan berlaku untuk penduduk dari negara pihak yang terikat P3B. Tindakan Bantuan penagihan pajak masih bersifat pemantauan pembayaran pajak, belum sampai pada tindakan penagihan aktif dikarenakan belum ada basis hukum untuk melegalkan penerbitan SKP atau instrumen legal lainnya sebagai dasar penagihan dalam rangka bantuan penagihan pajak.

---

This research discusses the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidance of Double Taxation Agreement in Indonesia. The research objective is to analyze the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidanceof Double Taxation Agreement agreed upon by Indonesia government. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The study concluded that the assistance in the collection of taxes in P3B Indonesia and in the Multilateral Convention, the necessary domestic rules of assistance in the collection of taxes. Per-42/PJ/2011 restrict tax covered for types of taxes that have been specially arranged in article of asssistance in the collection of taxes in Avoidance of Double Taxation Agreement and applies to residents of the state party is bound by Avoidance of Double Taxation Agreement. Action of assistance in the collection of taxes are still monitoring of tax payment, not to the active collection action because there is no legal basis for legalizing the issuance of tax assessment or other legal instruments as the basis in order to asistance in the collection of taxes."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan antisipasi atas perubahan perkembangan dunia usaha adalah evaluasi sistem dan tatakerja Direktorat Jenderal Pajak agar perumusan, pemberlakuan dan penerapan ketentuan perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan peningkatan potensi perpajakan dapat tercapai tanpa memberikan efek negatif bagi iklim investasi dan perekonomian.Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terkait langsung dengan upaya efisiensi dan efektifitas manajemen dalam pengelolaan kegiatan usaha yang ditandai dengan upaya manajerial dalam perencanaan kewajiban perpajakan termasuk didalamnya adalah kebijakan pembiayaan perusahaan yang dihadapkan pada pilihan melalui pinjaman dengan kewajiban pelunasan pokok pinjaman dan bunga pinjaman atau melalui modal usaha sebagai wujud kepemilikan pihak penanam modal dalam perusahaan dengan kompensasi pembagian laba berupa dividen.Ketentuan Pajak Penghasilan secara umum memperlakukan bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak sedangkan dividen atas modal saham sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan ini dapat menjadi peluang hilangnya potensi perpajakan (loophole) yang mengundang Wajib Pajak untuk beroperasi dengan struktur permodalan yang didominasi dengan utang atau pinjaman. Oleh sebab itu kriteria wajar struktur utang terhadap modal (debt to equity structure) dalam perpajakan diperlukan untuk penghitungan penghasilan kena pajak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi perbandingan, penelitian dokumen lain, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidak beradaan petunjuk lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan membuka peluang serta terjadi upaya penghindaran pajak melalui praktek minimalisasi modal juga membuat keraguan pelaksana dalam otoritas perpajakan untuk mengambil keputusan fiskal atas praktek minimalisasi modal yang terjadi di lapangan. Sehingga upaya untuk mengurangi berkurangnya potensi fiskal, disarankan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rasio Utang terhadap Modal untuk keperluan perpajakan. dengan Rasio 6:1 untuk lembaga keuangan, 3:1 s.d. 5:1 untuk usaha perdagangan dan industri menjadi saran hasil penelitian agar lebih mewakili karakter perbidang usaha di Indonesia."