Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha waralaba di bidang restoran sudah berkembang pesat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2002. Semakin banyak restoran waralaba, terutama waralaba asing dapat dilihat dengan melihat merek-merek baru masuk seperti Popeyes Restaurant dan Hartz Chicken Buffet, disamping restoran-restoran waralaba yang sudah eksisseperti Mc. Donald?s dan Wendy?s Old Fashioned Hamburger. Dengan adanya waralaba asing yang masuk tersebut di atas, maka pengaturan di bidang waralaba sangat penting untuk melindungi penerima waralaba Indonesia dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba."

"Bentuk perjanjian waralaba internasional antara pihak asing dengan pihak Indonesia berdasarkan peraturan tentang waralaba, yaitu adalah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian waralaba internasional adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak Para pihak dalam perjanjian waralaba internasional juga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas yang mendasari perjanjian waralaba. Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang terjadi dalam perjanjian waralaba internasional antara Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc. dengan PT. Fastfood Indonesia Tbk. pada dasarnya akan diselesaikan berdasarkan musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak sepakat untuk membawa sengketa teresebut kepada Singapore International Arbitration Center (SIAC)."

"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam peraturan tersebut, waralaba diharapkan untuk membantu dan meningkatkan pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba yang mempunyai daya saing. Akan tetapi, dengan tujuan yang dirasa cukup besar, peraturan ini serta undang-undang lain terkait dengan waralaba dan UMKM dirasa belum memberikan porsi yang pas dalam keterlibatan UMKM didalam dunia usaha waralaba. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan dan melakukan perbandingan Peraturan Waralaba No. 16 Tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 Tahun 2007 untuk melihat seberapa jauh perkembangan waralaba di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan melakukan perbandingan terhadap hukum waralaba di Indonesia dan Prancis, untuk melihat perspektif lain terhadap dunia waralaba yang semakin besar di era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya penulis juga akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha waralaba, untuk melihat sejauh manakah peraturan waralaba yaitu PP No. 42 Tahun 2007 diimplementasikan oleh para pelaku usaha dan melihat keterlibatan UMKM di dalamnya.

---

Franchise is a special right owned by an individual or a business entity to a business system with a business characteristic in order to sell goods and or services that have proven successful and can be utilized and or used by other parties under a franchise agreement. In Indonesia, franchising is ruled by Government Regulation No. 42 of 2007 regarding Franchising. Under that regulation, franchises are expected to help and increase Micro, Small and Medium Entrepreneurs MSME to grow as competitive givers. However, with the considerable objective, this regulation and other laws related to franchising and MSMEs are deemed to have not provided the right portion of MSME involvement in the franchise business.

The research method used in writing this thesis is normative juridical research. Juridical research was conducted by literary research and conducted a comparison of the Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 Year 2007 to see how far franchise development in Indonesia. In addition, the author will also make comparisons to the law of franchising in Indonesia and France, to see other perspectives on the world of franchises are growing in the current era of globalization. Furthermore, the author will also conduct interviews with franchisors, to see the implementation of the Government Regulation No. 42 of 2007 by business actors and see the involvement of MSME in it."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI (?Permen?) No. 53/2012 dan Permen 07/2013 terhadap formil dan materil Perjanjian Waralaba antara Pemberi dan penerima waralaba. Bagaimana Indonesia mengatur penyelenggaraan waralabanya dan perhatian utama pengaturan waralaba di Indonesia serta perbandingan dengan beberapa negara ASEAN. Indonesia merupakan negara yang mengatur waralaba dan penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri serta kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk bekerjasama dengan usaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa. Khusus untuk perjanjian waralaba jenis usaha makanan dan minuman Perjanjian waralaba telah diatur pembatasan pada jumlah tertentu outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) dengan kewajiban Diwaralabakan; dan/atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan apabila outlet/gerai melebihi jumlah pembatasan; Dalam penyelenggaraan waralaba terlihat Pemerintah berperan dan turun mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan waralaba di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan Singapura dan Filipina pengaturannya pada asosiasi yaitu Franchising And Licensing Authority Singapore (FLA) dan Philippine Franchise Assocition (PFA).Negara-negara anggota ASEAN cenderung menerbitkan aturan khusus yang mengatur bisnis franchisenya. Kedepan, Indonesia perlu memberikan bantuan dan kebijakan yang berkaitan dengan memperkuat peran asosiasi franchise dalam penyelenggaraan waralaba untuk menggantikan peran negara agar negara tidak terlalu mengintervensi kegiatan ekonomi.

---

This thesis discusses the impact of the enforcement of Regulation of the Minister of Trade of Republic of Indonesia ("Minister Regulation") No. 53/2012 and Minister Regulation No 07/2013 to the formal and materil of Franchise Agreement between the franchisor and the franchisee of a franchise. How Indonesia arrange the maintenance of its franchise and the main concern of the franchise regulation in Indonesia, and the comparison with some ASEAN countries. Indonesia is a country that regulates franchises and the use of raw materials, business equipment as well as sells merchandise order at least 80% of goods and / or services of domestic production and the obligations of the Franchisor to work with small and medium enterprises as the franchisees or suppliers of goods and / or services. Especially for the franchise agreement on the food and beverage business type, the franchise agreement has been arranged its certain limitations of the number of outlets / stalls owned and managed their own (company owned outlets) with the obligations that it must be franchised; and / or cooperated with the participation patterns if the outlets / stalls exceeds the limitation; In the maintenance of franchise, it looks that the government has a role and regulate the policy in the maintenance of franchises in Indonesia, Malaysia and Vietnam. While in Singapore and Philippines, its organization is in the association namely Franchising And Licensing Authority Singapore (FLA) and Philippine Franchise Assocition (PFA). The ASEAN members tend to issue specific rules that govern its franchise bussiness. Franchisor and franchisee should improve the role of associations in the franchising activities."

"Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihakdiberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hakatas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khasusaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalanberdasakan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut,dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan ataujasa. Untuk itu, waralaba merupakan perjanjian antarapemberi waralaba dengan penerima waralaba. Waralaba asingadalah waralaba yang pemberi waralabanya berasal dari luarnegeri dan penerima waralabanya berasal dari dalam negeri.Sedangkan waralaba lokal adalah waralaba yang para pihaknyaberasal dari dalam negeri. Dalam penelitian ini akanmemperbandingkan perjanjian waralaba dalam bisnis donatantara perjanjian waralaba Krispy Kreme Doughnuts denganperjanjian waralaba J.CO Donuts & Coffee. Waralaba KrispyKreme Doughnuts berasal dari Winston-Salem, AmerikaSerikat. Sedangkan waralaba J.CO Donuts & Coffee berasaldari Indonesia. Dilatarbelakangi oleh sistem hukum yangberbeda yaitu sistem hukum Common Law dengan sistem hukumCivil Law, kedua perjanjian waralaba tersebut memilikiperbedaan dalam klausulanya yaitu klausula yang benar-benarberbeda (terdapat dalam salah satu perjanjian waralaba dan tidak terdapat dalam perjanjian waralaba lainnya) danklausula yang sama namun pengaturannya berbeda. Disampingitu, terdapat pula persamaan, karena franchise merupakan suatu konsep yang berasal dari negara Common Law yangdiadaptasi oleh Indonesia yang merupakan negara Civil Law.Lebih lanjut, pengaturan klausula minimal perjanjianwaralaba menurut pasal 6 Permendagri Nomor: 12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara PenerbitanSurat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mempunyai kesamaandengan Federal Trade Commision (FTC) Rule."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum penerima waralaba pada perjanjian waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dengan Made Denny Mirama Sanjaya. Perlindungan hukum ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan asas keseimbangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi keseimbangan dalam perjanjian belum dicapai. Saran yang diberikan kepada pemerintah adalah memberi sanksi bagi pelanggaran pasal 7 PP no 42 tahun 2007 dan mengawasi jalannya waralaba di Indonesia sedangkan untuk pihak penerima waralaba diharapkan agar membaca peraturan yang terkait waralaba dan mendaftarkan usahanya.

---

This thesis discusses the legal protection of franchisee in the franchise agreement between PT Baba Rafi Indonesia and Made Denny Mirama Sanjaya. These legal protections will be seen from the legislation and the principle of balance. This research use normative juridical method.

The results of this research are agreements made by the parties in accordance with the legislation, in the other hand, it has not achieved a balance in the agreement.

The writer gave advice to goverments so goverments could overseeing the franchise in Indonesia. To the franchisee, the advices are franchisee must read the related regulations and register their frachise."