Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"Kebijakan perpajakan dalam suatu negara akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat menjadi pendorong ekonomi suatu Negara tau mungkin dapat menurunkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang tepat. Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada perlakuan pajak untuk transaksi sale and leaseback. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh DJP itu sesuai dengan perlakuan Pajak Pertambanahn Nilai (PPN). Lalu, akan dilihat lebih dalam, mengenai perlakuan PPN terhadap transaksi sale and leaseback telah sesuai. Tiga surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang akan dibahas, mengenai transaksi sale and leaseback antara lain adalah Surat No. S-2086/PJ.54/1998, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, Surat No. S-568/PJ.54/1999, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, dan Surat No. 813/PJ.53/2005 yang mengatakan bahwa pada transaksi sale and leaseback dikenakan PPN. Dalam membuat kebijakan fiskal, ada beberapa prinsip yang harus iperhatikan.Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah, keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan. Jika dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh DJP itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena wajib pajak yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Walaupun terjadi beberapa perubahan pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan pada undang-undang Pajak pertambahan Nilai sejak tahun 1983 hingga 2000 yang dapat mengubah transaksi sale and leaseback Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing maka dikenakan PPN. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa transaksi sale and leaseback terkena PPN. Akan tetapi perlu dilihat secara teliti, bahwa transaksi sale and leaseback merupakan suatu satu kesatuan transaksi, yaitu transaksi keuangan. Yang dimana pada pasal 4A ayat 3 huruf b bahwa jasa dibidang sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu transaksi sale and leasback seharusnya tidak terkena PPN

---

Tax policy in a country will affect market behavior. In this case, tax policy can be a driving force for a country's economy or it may reduce the country's economy. Therefore, to increase productivity, an appropriate tax policy is needed. However, there are irregularities in the tax treatment for sale and leaseback transactions. The purpose of this paper is to find out whether the documents issued by the DGT are in accordance with the treatment of Value Added Tax (VAT). Then, it will be seen more deeply, regarding the appropriate VAT treatment for sale and leaseback transactions. Three letters issued by the Directorate General of Taxes (DGT), which will be discussed, regarding sale and leaseback transactions include Letter No. S-2086/PJ.54/1998, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, Letter No. S-568/PJ.54/1999, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, and Letter No. 813/PJ.53/2005 which states that sales and leaseback transactions are subject to VAT.

In making fiscal policy, there are several principles that must be considered. The principles that need to be considered include justice, legal certainty, legality, and simplicity. Judging from the letter issued by the DGT, it is clearly not in accordance with the principle of justice, because different taxpayers are subject to different taxes. Although there have been some changes to government regulations and decisions of the minister of finance, but there are no significant changes to the Value Added Tax law from 1983 to 2000 that can change sale and leaseback transactions. Under the Value Added Tax Law, delivery of taxable goods because the lease and lease agreements are subject to VAT. Therefore, the author argues that sale and leaseback transactions are subject to VAT.

However, it should be seen carefully, that the sale and leaseback transaction is a single transaction, namely a financial transaction. Which is in article 4A paragraph 3 letter b that services in the field of leasing with option rights are types of services that are not subject to VAT. Therefore, sale and leaseback transactions should not be subject to VAT."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.Berdasarkan penelitian ini Penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua meskipun masih ada Wajib Pajak yang masih menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 secara manual. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua sudah melaksanakan pemungutan pajak PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan e-SPT namun masih ada beberapa kendala dalam menerapkan e-SPT. Kendala yang ada dalam pelaksanaan e-SPT tidak menghambat kesiapan KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Dua untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pungutan pajak sehingga diharapkan penggunaan e-SPT meningkatkan pendapatan negara.

---

to implement an electronic system (e-SPT) in tax reporting. The purpose of this research is to know the application of e-SPT Masa PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 26 in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. The methods used in this study uses the juridical normative research method that is based on legal research methods-the methods or the legal norms contained in the legislation.The Data used in this research is the primary data, secondary data, and tertiary data. Based on this research, the application of e-SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 can improve Taxpayer compliance in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua even though there are still tax payers who still deliver the SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 manually. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua already carried out the poll tax PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 with e-SPT but there are still some obstacles in applying e-SPT. Obstacles in the implementation of the e-SPT does not hinder the readiness of KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Two to realize the effectiveness and efficiency in tax collection so that the expected usage of e-SPT boost State revenue."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian alasan pembatasan 3 (tiga) jenis jasa karena mudah melakukan pengawasan. Prinsip netralitas, menjadikan ekspor sebagai objek PPN dengan tarif 0%. Maka, dapat dilakukan cross border adjustment. Apabila tidak menjadi objek PPN maka Pajak Masukan itu akan menambah harga pokok, sehingga akan melemahkan daya saing. Evaluasi dari kebijakan ini dikaitkan dengan national competitiveness dan cross border adjustment. Maka, tidak berjalan jika tidak disertai dengan kebijakan lainnya yaitu pengembalian pendahuluan. Kebijakan yang tujuannya cross border adjustment agar netral menghindarai cascading effect sehingga mempunyai daya saing yang tinggi itu tidak akan komprehensif.

---

The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on the export of taxable services. This study useda qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. In order to obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study.The results of the study limitations grounds 3 (three) types of services because it is easy to supervise. The principle of neutrality, making exports an object VAT at the rate of 0%. Thus, it can be done cross border adjustment. If it does not become the object of the VAT Input Tax that will add to the cost, so it will weaken competitiveness. The evaluation of this policy is associated with the national competitiveness and cross border adjustment. So, do not run if it is not accompanied by other policies that preliminary returns. Policies that aim neutral cross border adjustment in order to avoid a cascading effect that has high competitiveness that will not comprehensive."

"Skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi fokus utama Dinas Pelayanan Pajak terkait dengan kesiapan pengadministrasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan beserta upaya apa yang dapat mengoptimalisasikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan disahkannya Undang-undang No 28 tahun 2009, per 2014 pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah.Permasalahan yang ada adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur kesiapan-kesiapan administrasi pemungutan tersebut agar potensi pajak dapat tergali lebih dalam oleh pemerintah daerah. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan apa saja yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data bersumber dari wawancara mendalam pada pihak Dinas Pelayanan Pajak serta instansi terkait lainnnya.Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak tengah mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keyakinan bahwa Dinas Pelayanan Pajak mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan upaya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan memperluas basis pajak serta penerapan sanksi yang dapat mengurangi tax evasion. ;

---

This script describes what things are the main focus of the Dinas Pelayanan Pajak relating to the readiness of the administration of property tax collection efforts and what it can optimize the potential of property tax. With the adoption of Law No. 28 of 2009, as of 2014 Property tax will be fully handled by local governments.The problem that exists is how local governments regulate the readiness-readiness of the administration of tax collection so that potential can be tapped more deeply by the local government. The purpose of this paper is to explain what things are prepared in local government in administering property tax. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on the Dinas Pelayanan Pajak and related agencies lainnnya.Based on the results of this study concluded that the Dinas Pelayanan Pajak is currently preparing the regulations, human resources, facilities and infrastructure, as well as the conviction that the Dinas Pelayanan Pajak is able to manage Property tax. While the effort can be optimized to increase the potential for Property tax is to broaden the tax base and the application of sanctions that could reduce the tax Evasion."

"Tax defines as people contributiontor toward state account and it is law fully enforecable with out directly achievement reward...."