Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diundangkannya UU No. 22/1999 terjadi perubahan sistem pengelolaan mineral di Indonesia dari Sentralistik menjadi Desentralistik. Keadaan ini menyebabkan penurunan jumlah cukup signifikan atas pengusahaan pertambangan Kontrak Karya di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan studi dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan strategi yang tepat sehingga desentralisasi pengelolaan mineral dapat berjalan dengan baik.Dalam studi ini dikemukakan 3 alternatif sistem pengelolaan mineral yang masih dimungkinkan sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 25/1999, yaitu desentralisasi, semi desentralisasi dan sentralisasi. Telah ditetapkan adanya 7 aspek yang berperan dalam pengelolaan mineral, masing-masing sosial, ekonomi. kelembagaan, sumber daya manusia, keamanan, manajemen strategi dan hukum.Berdasarkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak Expert Choice 9.0 dan evaluasi hasil jawaban kuesioner oleh 16 responden yang berasal dari kalangan akademisi, Pemerintah dan Daerah serta praktisi, telah ditetapkan bahwa 'desentralisasi', yaitu pengelolaan mineral oleh daerah otonom, merupakan alternatif strategi terbaik dalam sistem pengelolaan mineral di Indonesia. Dalam pelaksanaannya beberapa aspek perlu mendapar perhatian Pemerintah maupun Daerah. Dalam aspek hukum peraturan perundangan dan prosedur perizinan perlu mendapat perhatian/prioritas, sedangkan dalam aspek keamanan maka harus tercipta dan terjaga stabilitas sosial maupun stabilitas politik. Dalam aspek sumber daya manusia perlu mendapat perhatian bidang pendidikan maupun pengalaman bagi aparat daerah otonom.

---

Since UU NO. 22/1999 was effective on 1st January 2001, Indonesian mineral development system has been change from centralistic to be decentralistic. These condition made significant slow down of the Contract of Work in Indonesia, so its need studying with Analytical Hierarchy Process to get the best strategy in mineral development.In these case, we purpose three alternatives system in mineral development base on Article 4 Peraturan Pemerintah No. 29/1999. The alternatives are Decentralization, Semi Decentralization and Centralization. Seven criterias controlling mineral development, there are Social, Economic, Organization, Man Power, Security, Management Strategy and Law.Base on processing with software Expert Choice 9,0 and evaluation of the 16 respondens (academic, Government and Local Govemment and practicients), the best strategy in mineral development is Decentralization doing by Local Govemment. By the way, implementation of this choice need more stressing aspect of the Local Govemment. In Law aspect, regulation and procedure permit need most priority as same as social and politic stability in security aspect and education and experience in Man Powes aspect."

"The study is to find out the major type of institutional investors who own the biggest fund in the capital market and to study their behaviors which can affect the market. There are three types of investors: intuitive investors, emotional investors, and rational investors. To analyze the main factor of decision making, the researcher used Analytical Hierarchy Process (AHP) and spread questionnaires to several Indonesian fund managers. The result shows that most institutional investors are rational (55%), 45% are emotional and none of them are intuitive. The main factor influencing them to make an investment decision is the country’s economic conditions (25.12%),along with accounting information (liquidity, rentability, solvability, and quality of financial reports)."

"Penelitian ini membahas tentang Pemilihan supplier dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang efektif untuk mengambil keputusan dalam persoalan yang kompleks. Dengan AHP persoalan kompleks yang tidak terstruktur, disederhanakan menjadi bagian-bagian yang terstruktur dalam suatu hirarki. Penerapan AHP dalam penelitian ini adalah menentukan prioritas dari pemilihan supplier di PT. SUCACO. Hasil dari analisis AHP ini diperoleh untuk pemilihan supplier PVC, Supplier 1 menjadi yang terbaik dengan bobot 0,495 diikuti oleh Supplier 2 (0,225), Supplier 4 (0,160), Supplier 3 (0,120). Sedangkan Hasil dari Pemilihan supplier dengan pendekatan Metode analytic hierarchy process untuk pemilihan supplier XLPE, Supplier 1 menjadi yang terbaik dengan bobot 0,489 diikuti oleh Supplier 2 (0,163), Supplier 5 (0,119), Supplier 3 (0,116) dan Supplier 4 (0,114).

---

This study discusses the selection of suppliers with the approach of the Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) is one method of decision-making for effective decision making in a complex issue. With the complex question of the AHP is not structured, simplified it into pieces that are structured in a hierarchy. The application of AHP in this research is to determine the priority of the selection of supplier at PT SUCACO. The results of the analysis of AHP was obtained for the selection of suppliers of PVC, 1 being the best Supplier with weights 0,495 followed by Supplier 2 (0,225), Supplier 4 (0,160), Supplier 3 (0,120). Whereas the results of the selection of suppliers with analytic hierarchy process method of approach to the selection of suppliers for XLPE, 1 being the best Supplier with weights 0.533 followed by Supplier 2 (0,163), Supplier 5 (0,119), Supplier 3 (0,116) and Supplier 4 (0,114)."

"Tesis ini membahas efektivitas sistem sertifikasi kompetensi nsional yang dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan tujuan untuk mengetahui prioritas kebijakan yang efektif dalam menerapkan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Penelitian ini menggunakan metodologi Analytic Hierarchy Process yang dilakukan dengan cara membuat hirarki dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap para ekspert yaitu orang yang mengetahui tentang permasalahan sistem sertifikasi kompetensi nasional dan mereka yang merasakan dampak dari sistem sertifikasi kompetensi nasional. Dari penyusunan hirarki maka diperoleh empat sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai tujuan efektivitas kebijakan sistem sertitikasi kompetensi nasional. Empat sasaran tersebut adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverilikasi, tersusunnya skema sertifikasi kompetensi, meningkatnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi dan yang terakhir adalah terwujudnya Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara lain. Penelitian dilakukan terhadap 19 responden yang mewakili kelompok Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kelompok responden Lembaga Sertifikasi Profesi, kelompok Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans, kelompok Lembaga Pelatihan dan kelompok Dunia lndustri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari masing-masing kelompok terhadap sasaran dan kebijakan yang harus diprioritaskan berbeda-beda tergantung dari kepentingan dan tugas pokok serta fungsi dari masing- masing kelompok responden. Sedangkan untuk persepsi global dapat dikatakan bahwa untuk mengefektifkan sistem sertifikasi kompetensi nasional maka sasaran yang harus diprioritaskan adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverifikasi dengan dan kendala yang harus segera diatasi adalah rendahnya kemampuan industri dan sektor dalam menyusun dan mengidentifikasi standar kompetensi dan kebijakan yang harus diambil adalah melakukan sosialisasi kepada industri dan sektor. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa dengan pemilihan sasaran tersebut maka sangat mendukung tugas pokok dari BNSP karena tanpa adanya standar kompetensi maka BNSP dan LSP tidak dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi.

---

The objective is to analyze the effectiveness of national competency certification system policy and to give recommendation to the Indonesian Professional Certification Authority (BNSP) to produce effective policy for the system. The methodology of this thesis is based on Analytic Hierarchy Process using interview and observation to expert personnel as instrument in gathering 4 types of evidences: increased number of verified competency standards, availability of certification scheme, increased number of licensed professional certification bodies (LSP), and a number of mutual recognition arrangements with other countries. The research involved 19 respondent consisting of representatives from BNSP, from LSP, Ministry of Manpower and Transmigration, training providers and industry. Result of the research showed different perspectives from these representatives based on their respective functions, but on the whole the results showed prioritized areas should be number of verified competency standards and challenges that has to be resolved is lack of capability of the industry and sector in developing and identifying competency standards, therefore policy to be taken is socialization and standards promotion to the industry and sectors. This figures emphasize that competency standards is very vital and important for BNSP and LSP to implement certification. "

"The increasing prices of land and housing properties makes developing housing projects more expensive for developer. To overcome this problem, selection of contractor which has high efficiency, Optimizing cost to meet concepts and specifications of housing project with well planned time, is essential. There are two process of contractor selection which are pre-qualification and tendering process as follow up from pre-qualification process. In this paper, writer use multivariate discriminant analysis method for pre-qualification and analytical hierarchy process method for tendering process. Multivariate discriminant analysis method use statistical analysis to classify cases _from the independent variable into a group or dependent variable. Analytical hierarchy process method is a comprehensive method which is provides the ability to unite quantitative and qualitative factors in decision making for individual or group. As the results of this research, from the pre-qualification process a model or a discriminant function is generated which can classify qualified contractor so that this contractor can move on to the next process (tendering) based on determining criterions. From the tendering process, every criterions and sub criterions are given a weight which will affect in contractor selection."

"PT. X sebagai perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi migas memiliki resiko operasional yang tinggi sehingga spesifikasi terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan juga kompleks. Maka keputusan pemilihan pemasok di PT. X juga menjadi penting. Karena itu dibutuhkan suatu metode yang objektif dan mampu mengatasi permasalahan multikriteria secara proporsional. Dalam penelitian ini akan dibahas dua alternatif metode yang dapat digunakan, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy AHP.Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus, yaitu pemilihan pemasok jasa pemeliharaan fasilitas off shore di PT X. Pertama-tama kriteria dan sub kriteria yang digunakan untuk memilih pemasok jasa pemeliharaan fasilitas off shore, dipilih oleh Procurement Specialist di PT. X kemudian dilakukan pembobotan kriteria dan sub kriteria dengan menggunakan metode AHP dan Fuzzy AHP.Dari penelitian ini didapatkan 7 kriteria dan 34 sub krteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih pemasok. Kriteria Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan merupakan kriteria yang memiliki prioritas dan bobot tertinggi untuk memilih pemasok. Sedangkan kedua metode yang digunakan memberikan hasil pembobotan yang tidak jauh berbeda satu sama lain dengan rata-rata perbedaan bobot sebesar 0,032.

---

As an oil and gas company, PT X has a very high operational risk in every of its activities. This cause the company has very detail specifications on goods or services that they needed. So, the decision on supplier selection becomes important. This situation needs an objective and accommodative method for multi criteria supplier selection problem. This research will introduce two alternatives method which can be used to solve these problems; they are the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy AHP.

This research using study case approach in off shore facilities maintenance service supplier selection problem at PT.X. First, the criteria and sub criteria used to evaluate supplier is chosen by some procurement specialist in PT X, then the criteria and sub criteria is weighted by AHP and Fuzzy AHP Method.

This research resulting 7 criteria and 34 sub criteria used to evaluate the supplier. Health, Safety and Environmental is the criteria with highest priority and weight for selecting supplier. The two methods used here, give weighting result which is not too different each other with said average difference is 0,032."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kriteria pemilihan pemasok di PT. Kalbe Farma, Tbk. dan memilih pemasok terbaik untuk produk X menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP) dan dibantu dengan perangkat lunak Expert Choice. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian hasil studi Enyinda, Emeka, dan Janel tahun 2010, yaitu studi untuk pemilihan pemasok perusahaan manufaktur obat farmasi di Amerika Serikat. Berdasarkan bobotnya, kriteria Kualitas merupakan kriteria dengan prioritas tertinggi diikuti oleh kriteria Ketaatan pada Peraturan, Biaya, Manajemen Risiko, Pelayanan, Profil Pemasok, dan Green Purchasing. Pemasok yang dipilih untuk produk X adalah Pemasok D, karena mendapatkan bobot tertinggi berdasarkan prioritas kriteria pemilihan pemasok.

---

The objective of this research is to analyze the supplier selection criteria at PT. Kalbe Farma, Tbk. and select the best supplier for product X using analytic hierarchy process (AHP) method with the support of Expert Choice software. The model used in this research is a model from the research done by Enyinda, Emeka, and Janel on 2010 about supplier selection in a generic pharmaceutical firm in US. Based on the weight result, Quality is the criteria with the highest priority, followed by Regulatory Compliance, Cost, Risk Management, Service, Supplier Profile, and Green Purchasing successively. Vendor D is selected to be the best supplier for product X by obtaining the highest weight based on the priority of supplier selection criteria."

"Procurement is the earliest step in supply chain management. Performance of these vendors have a direct influence on the efficiency of the company. The evaluation of the performance of the vendor is required to be able to know the advantages and disadvantages of each vendor in order to facilitate the process of vendor management. There are several methods to determine the vendor assessment criteria but Analytic Hierarchy Process is the method used in this research. To develop an evaluation system vendor, several criterias and sub-criteria are selected ande compared kecara pair-wise by experts. AHP model shows that the most important criteria is quality, followed by delivery, service, and flexibility. Clustering vendor is also performed to determins the priority in this evaluation process.

---

Pengadaan material merupakan langkah paling awal dalam menejemen rantai pasok . Performa dari vendor-vendor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat efisiensi perusahaan. Evaluasi terhadap performa vendor diperlukan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing vendor sehingga dapat memudahkan proses menejemen vendor. Terdapat beberapa metode dalam menentukan kriteria penilaian vendor, namun metode yang digunakan dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process. Untuk mengembangkan suatu sistem evaluasi vendor, dipilih beberapa kriteria dan sub kriteria yang dibandingkan kecara pair-wise oleh para ahli. Dari model AHP ini menunjukkan bahwa kriteria paling penting adalah kualitas, diikuti pengiriman, layanan, dan fleksibilitas. Pengelompokkan vendor juga dilakukan untuk mengetahui vendor yang diprioritaskan dalam proses evaluasi ini, dimana terdapat 15 vendor prioritas utama."