Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi menjadi realitas yang tak dapat dielakkan dan menjadi wacana baru dalam perspektif ekonomi, politik maupun budaya. Dari perspektif politik, globalisasi dikaitkan dengan kedaulatan negara. Dominasi kekuatan pasar global atas negara; berlangsung melalui kekuatan lembaga supranasional (IMF, WTO dan Bank Dunia), perusahaan transnasional dan tekanan kelompok negara maju terhadap negara berkembang. Berbagai asumsi yang mendasari implementasi globalisasi, kerap berbenturan dengan perbedaan titik start di antara negara yang terlibat.Penelitian ini mengkaji relativitas kedaulatan negara dalam tata dunia kontemporer, yang berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana ideologi yang mendasari globalisasi bekerja membentuk tata masyarakat dunia, aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara dan implikasi globalisasi pada kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode analisis, yang berarti membuka kesempatan melakukan investigasi terhadap relasi antara bahasa dan ideologi.Analisis wacana berfokus pada pesan yang tersembunyi Oaten), dimana yang menjadi titik perhatian bukanlah hanya pesan, tetapi juga makna. Berdasarkan basil penelitian ini ditemukan bahwa ideologi yang mendasari globalisasi bekerja melalui kehadiran tiga lembaga supranasional sebagai bagian dari Bretton Woods. Ketiga lembaga tersebut mempromosikan ideologi yang diupayakan menjadi fundamentalisme pasar, yaitu (a) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan yang dicapai melalui deregulasi dan privatisasi (b) peningkatan investasi asing di berbagai negara Dunia Ketiga akan memperbesar kapasitas produksi dan pembangunan, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.Aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara adalah kehendak lembaga supranasional dan perusahaan transnasional, bahwa semua negara menggunakan model perekonomian yang sama. Menurut mereka, menjadi tidak efisien apabila tiap bangsa menyatakan apa yang paling baik bagi rakyatnya melalui undang-undang yang demokratis. Karenanya, undang-undang seperti itu harus disubordinasi dengan penjanjian, aturan main dan kesepkatan yang dihasilkan lembaga supranasional, yang menghasilkan "konstitusi baru perekonomian global"."

"Jakarta, sebagai sebuah kota, selalu menghadapi masalah dan tantangan yang bergerak dinamis dan kian kompleks. Untuk mengatasinya, diperlukan pengelolaan perkotaan yang lebih baik agar pembangunannya dapat diarahkan untuk membuat kota menjadi lebih layak huni. Salah satunya, ialah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui konsep smart city. Untuk bertransformasi menjadi smart city, Jakarta punya program Jakarta Smart City yang kemudian dikembangkan dari dimensi-dimensi penting yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist, dan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jakarta Smart City telah mengembangkan dimensi smart governance, dengan memenuhi indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan pelayanan sosial, serta strategi politik dan perspektif. Pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City ini diharapkan jadi penggerak untuk membangun dimensi esensial lainnya untuk mentransformasikan kota sepenuhnya menjadi smart city.

---

As a city, Jakarta is always facing problems and challenges which getting more complex each day. To overcome this, an urban development is needed, so that the city can be directed to be more livable. One concept to make urban development in the city becomes better is by using the technology, information, and communication through smart city. To be able to transform into a smart city, Jakarta has Jakarta Smart City, which then being developed in many dimensions. This research aims to analyze how the development of smart governance dimension in Jakarta Smart City. The research using post-positivist approach and qualitative methods.

The analysis showed that Jakarta Smart City has developed a smart dimension of governance, to fulfill the indicators participation in decision-making, transparency, public services and social services, as well as political strategy and perspective. Development of smart governance dimension in Jakarta Smart City is expected to be the driving force to build other essential dimensions to completely transform the city into a smart city."

"Runtuhnya rezim orde baru yang otoriter dan sentralistik menghadirkan kebijakan desentralisasi yang berpengaruh terhadap isu kebangkitan adat. Munculnya politisasi adat di Negeri Sawai menjadi menarik untuk diteliti karena isu mengenai adat menjadi signifikan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai kondisi politisasi adat yang saat ini tengah terjadi di Negeri Sawai. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode etnografi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi observation , observasi partisipatif participant observation , wawancara mendalam indepth interview , dan wawancara dengan focus group Focus Group Discussion. Skripsi ini berusaha menjelaskan bahwa yang melakukan politisasi adat adalah elite adat. Cara para elite adat melakukan politisasi adat dengan membangun cerita-cerita tentang adat. Cerita-cerita yang dibangun oleh elite adat dapat menjadi kendaraan atau alat yang digunakan dalam melakukan politisasi adat. Bentuk dari politisasi adat tersebut dapat dilihat dari persaingan dan kerjasama yang dilakukan oleh para elite adat. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan tujuan dari politisasi adat tidak berhenti pada perebutan kepemilikan sumber daya yang sifatnya materiil saja. Ada tujuan lain yang juga ingin didapatkan, khususnya sesuatu yang non-materiil. Skripsi ini juga berusaha menjelaskan bentuk kekuasaan yang ada pada komunitas Negeri Sawai.

---

The fall of ldquo New Order rdquo regime that had authoritarian and centralistic characteristic, had brought decentralization policy that influences the issue of adat revival. The emergence of adat politicization in Negeri Sawai becomes interesting to be studied because the issue of adat becomes significant. This final paper aim to give an image about the condition of that adat politicization that happen currently in Negeri Sawai. This final paper research is conducted with ethnography methodology and the data collection method that been used are observation, participant observation, in depth interview, Focus Group Discussion.

This final paper try to explain who is conducted the adat politicization, that later called the elite of adat. The way they conduct that with building the narrative about the adat. The narratives that been built by the elite can become vehicle or instrument to do adat politicization. The form of adat politicization can be discovered by competition and collaboration between the elite of adat. In addition, this final paper also explains the purpose of adat politicization does not stop at the seizure of resource ownership that is only material. There are other goals that also want to get, especially something non material. This final paper also tried to explain the form of power that existed in the community of Negeri Sawai."