Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.Pegawai kesehatan merupakan bagian yang terbesar dari sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mempunyai kedudukan strategis didalam pembangunan nasional, disamping sebagai pemikir, perancang, dan penggerak pembangunan, juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan. Organisasi Kesehatan merupakan organisasi yang padat karya dengan rentang kendali yang lebar, membutuhkan sistem informasi yang dapat menjamin aksessibilitas data pada seluruh tingkatan administrasi kesehatan.Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan Republik Indonesia semenjak tahun 1996 telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data pegawai di seluruh Indonesia dengan baik dan akurat sehingga data yang ada memberikan informasi yang optimal untuk menjawab masalah ketenagaan.Untuk menuju terlaksananya pengumpulan data pegawai yang akurat, Propinsi Sumatera Barat semenjak tahun 1997 telah menerapkan pelaksanaan SIMKA secara berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai ke unit kerja di kabupaten dan kota.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIMKA di tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap penerapan SIMKA selama kurun waktu 3 tahun (1997-2000).Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus group discusion).Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa, program SIMKA telah dilaksanakan di tingkat propinsi Sumatera Barat, tetapi pengumpulan data, transportasi data dan up date yang sesuai dengan aturan SIMKA belum berjalan dengan baik disebabkan antara lain perhatian dan kesadaran akan pentingnya data masih kurang, sehingga data yang ada belum memberikan informasi yang akurat. Kualitas tenaga pengelola tingkat propinsi dilihat dari kemampuan dan keterampilan cukup memadai namun penampilan kerja perlu ditingkatkan, sedangkan sumber daya lainnya seperti sarana dan dana untuk tingkat propinsi tidak menjadi hambatan yang utama. Selanjutnya untuk pembinaan dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya, evaluasi belum dijalankan secara terkoordinasi dan belum memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan SIMKA, Disamping itu pemanfaatan data SIMKA baru terlaksana di bagian kepegawaian belum meluas pada lintas program khususnya dalam peyusunan kebutuhan,penyebaran dan pengembangan tenaga.Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah untuk pimpinan unit kerja perlunya peningkatan pemberdayaan tenaga pengelola khususnya dalam pengolahan dan analisis data dan adanya evaluasi program SIM1KA yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Sedangkan untuk Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat agar melakukan peningkatan sosialisasi SIMKA pada seluruh unit kerja dan menjadikan SIMKA termasuk salah satu program yang di prioritaskan dan dilaksanakan secara konsisten.

---

Analysis Implementation Of Employee Management Information System in West Sumatera at Year 2000Repulic Indonesia Health Departement toward Health 2010 already adopted policy of common development in Health to increase the human resource development.

Health man power is the biggest part of human resource in health cervices that have the strategic position in nasional development, beside being thinker, designer and motivator of development, also being the development executor. Health Organization is a big organzation with spread control, needed the information system to guarantee the data accessibility around the health administration level.

As far as the growing of information Technology field, bureau of personal. ministry of Health Republic Indonesia already develop the Employee Management Information System since 1996 (SI KA), with the purpose to colecting employee data all around Indonesia with good and aceurat that can give optimal information to answer the employee problems.

Towards the application of collecting accurate employee data, West Sumatera already adopted SIMKA application gradually from province to the city and regency since 1997. The research purposed is to get the information of SIMKA application at province level in West Sumatera doing indepth analyze SIMKA application during 3 years periode ( 1997-2000).

The research use qualitative approach, the primary data collected by indepth interview and focus group dicussion.

The result showed that SIMKA program is already applied in West Sumatera, but the collected data, data transportation, and up date according in the SIMKA rules is not going well yet,because realize that data still not quite enough so that the existing data still cannot give the accurat information. Quality of controller in propincial level is quite enough if seem from skill and capabality, and other sources such as finance and facilities the provincial level is not being the main problem. Program evaluation is not going well, and can not give cotribution well yet to improve SIMKA program.

The advise this result given to the head of Work Unit to increase the control capabality especially in process and analyze data. For the Head of Health Official of West Sumatera to increase the SIM1KA sosialization to all units and put SIMKA as one of program priority and applied consistenly."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data, data yang terdiri dari time series 2010-2016 dan cross section 10 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan pengaruh akitivitas pariwisata terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat melalui media sosial, kerjasama dengan institusi pendidikan, dan menarik investasi untuk aktivitas pariwisata.

---

ABSTRACT This study aims to determine the effect of tourism activities on Gross Regional Domestic Product GRDP of regencies cities in West Sumatra. Data in this study is data panel, that consists of time series 2010 2016 and cross section 10 regencies and 7 cities in West Sumatera. Model used in this study is a regression with fixed effect model. The result shows that the number of foreign tourists, the number of domestic tourists, the number of hotel and, the number of labor tourism sector significantly give positive influence of the Gross Regional Domestic Product GRDP . Policy makers can increase the impact of tourism activities on GRDP regencies cities in West Sumatera by social media, making cooperation with educational institution, and attracting investment for tourism activities. "

"ABSTRACTTesis ini membahas hubungan ekonomi politik media yang ada di medialokal sumatera barat,bagaimana perkembangan televisi lokal di Sumatera Baratdari sisi spasialisasi, bagai mana bentuk lembaga medianya, regulasinya, modusapa yang menyebabkan televisi lokal independen akhirnya memilih untuk menjadianggota jaringan televisi di pulau Jawa, bentuk intergrasi apa yang terjadihorizontal atau vertikal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifatdeskriptif dengan paradigma kritis. Data yang di peroleh dengan cara depthinterview, analisa dokumen dan observasi lapangan. Metode analisa menekankanpada dua sifat: holistik dan kontekstual. Holistik artinya memberikan gambaransecara utuh dan menyeluruh tentang kasus yang diteliti sementara kontekstualberusaha untuk mengaitkan dengan konstek sosial, ekonomi, dan politik yang adasaat kasus itu terjadi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari regulasi media Penyiaran diSumatera Barat mengalami ketimpangan, televisi televisi lokal yang ada tidakmampu untuk bersaing dan pada akhirnya harus rela di akuisisi oleh televisi SwastaJakarta. UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownershipitu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celahpenafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatankepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.Motif ekonomi yang menjadi faktor utama lembaga penyiaran di Sumatera Baratkemudian melakukan afiliasi berintegrasi dengan televisi lain.

---

ABSTRACTThis thesis explores the political economy of media relations that exist in thewestern Sumatran local media, describing the development of local television in WestSumatra .accoriding to spatialization theory, as where the form of media institutions,regulations, what causes the mode of independent local television eventually choose tobecome members of a television network in Java, what kind of integration that occurshorizontally or vertically. This study is a descriptive qualitative research with a criticalparadigm. The data obtained by means of depth interviews, document analysis and fieldobservations. Methods of analysis focus on two properties: the holistic and contextual.Holistic means to provide a complete and comprehensive overview of the cases studiedwhile contextual trying to associate with the social, economic, and political case when ithappened.The results showed that the regulation of broadcasting media in West Sumatrasuffered inequality, the local television television that there are not able to compete andultimately be willing in the acquisition by a private television Jakarta. Broadcasting Actno.32 of 2002 which has the principle of diversity of ownership itself is not able toprevent the practice of concentration because of the gap, especially in the interpretation ofArticle 18 paragraph (1) of the concentration of ownership restrictions and Article 34paragraph (4) on the prohibition of transfer of broadcasting licenses. Economic motiveswere a major factor in West Sumatra broadcasters then do integrate with other televisionaffiliate."

"Rendahnya jumlah operasi katarak di Puskesmas binaan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dapat dilihat dari data 5 tahun terakhir yang memperlihatkan bahwa jumlah operasi hanya sebanyak 47 operasi setahun, untuk itu perlu diteliti mengapa penderita katarak tidak memanfaatkan fasilitas operasi katarak yang telah disediakan di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang: persepsi penderita terhadap penyakit dan pengobatan, persepsi penderita terhadap pelayanan kesehatan, faktor jarak tempat pelayanan kerumah, faktor biaya operasi katarak, faktor kebutuhan yang dirasakan penderita dan pemanfaatan pelayanan operasi katarak di Puskesmas. Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmann yaitu: Puskesmas Lubuk Alung, Sicincin dan Tarusan. Sebagai informan adalah penderita katarak yang sudah seharusnya di operasi dan penderita katarak yang sudah di operasi tetapi tidak memanfaatkan pelayanan operasi katarak yang ada di Puskesmas, penelitian ini juga melibatkan Kepala Puskesmas dan perawat Puskesmas. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Informan terdiri dari 11 orang penderita katarak, 2 orang diantaranya telah dioperasi di tempat lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hampir semua informan tidak mengetahui penyebab timbulnya katarak, tetapi semua informan tahu pengobatan katarak dan akibat jika tidak dioperasi.2. Sebagian besar informan mengetahui bahwa di Puskesmas ada pelayanan operasi katarak dengan kualitas cukup baik. 3. Hampir semua informan mengatakan bahwa jarak ketempat pelayanan dari rumah dekat dan tidak menjadi hambatan. 4. Sebagian besar informan tidak tahu berapa biaya operasi katarak, mereka ada yang mempermasalahkan dan ada yang tidak mempermasalahkan sesuai dengan kesanggupan mereka. 5. Semua informan sangat menginginkan agar mata mereka yang buta dapat melihat kembali. 6. Sebagian besar informan keluarganya berobat ke Puskesmas dan sebagian besar mereka pemah berobat ke Puskesmas. Alasan mereka tidak memanfaatkan pelayanan operasi katarak yang tersedia di Puskesmas adalah karena takut operasi dan tidak ada biaya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: hambatan utama yang dihadapi informan adalah rasa takut operasi dan tidak ada biaya untuk operasi. Untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan operasi katarak dimasa datang, maka diperlukan penyebarluasan informasi, agar semua masyarakat mengetahui bahwa di Puskesmas ada pelayanan operasi katarak. Penyuluhan yang terus menerus tentang penyakit katarak serta memberikan informasi yang rinci tentang biaya operasi katarak. Untuk mengatasi hambatan biaya diharapkan subsidi dari pemerintah daerah bagi masyarakat yang tidak mampu.

---

The Analysis of Cataract Patients Behavior Who Didn't Utilize the Cataract Surgery Facility at Puskesmas Lubuk Alung, Sicincin and Tarusan, West Sumatera Province, 2000Low number of cataract surgery in Community Health Center (Puskesmas) cultivated by Community Eye Care Institution (BKMM) can be seen from last 5 years data which showed numbers of surgery only 47 a year, it need to take investigated the reason why cataract patients does not utilize cataract surgery service facility at the Puskesmas.

This research objective is to gather information about patients perceptions to the disease and its therapy, healthcare service, distance factor, surgery cost factor, perceived need by the patients and the utilization of the cataract surgery service at the Puskesmas.

This research done in 3 Community Health Center such as Lubuk Alung, Sicincin and Tarusan. The informant is a cataract patient that actually has to be operated and already operated but did not take cataract surgery service at the Puskesmas, This research also involve the Head and nurses of the Puskesmas.

This research used qualitative research design with in depth interview technical to compile data. Informant consist of 11 cataract patients which 2 of them already surgery at the other health service.

The result showed:

1. Almost all informants do not know why they get cataract, but all informants know how to deal with the sickness and its consequence if they ignore the sickness.

2. There are major of informant know that there is good quality of cataract surgery service at the Puskesmas.

3. Almost all informants stated no problem with the distance between house and Puskesmas.

4. There are major of informant does not know the cataract surgery cost and the take it as problem according the ability.

5. All informants really want to use their blind eyes like before again.

6. There are major of informant take the Puskesmas treatment.

The reason why their does not utilize cataract surgery service at the Puskesmas because they fear with surgery and the cost does not available.

The conclusion of this research is cost and fear feeling to have surgery make them avoiding to utilize the service. To increase the utilization of the cataract surgery service at the Puskesmas in the future, there is necessary to socialize information so that community knows there is cataract surgery service at the Puskesmas. Continue extension about cataract disease and detail information about the surgery cost has to be taken. And of course there are expectations of government subsidy for the poverty community."