Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 157218 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Batubara, A.E.A.
Jakarta : Yayasan Pembina Perguruan Stannia (YP2S), 1985
622.326 8 BAT e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Batubara, A.E.A.
Jakarta: YP2S, 1987
622.326 8 BAT e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Soejono
Jakarta: Rineka Cipta, 1996
344.046 SOE h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Boedi Martono
"Dipilihnya Partai Indonesia Raja ( Parindra ) sebagai obyek skripsi ini, tidak lain karena sesudah tahun 1935, Parindra memperlihatkan sebagai suatu organisasi politik yang menonjol. Sebagai organisasi yang bersifat kooperatif banyak menentuken arah politik terhadap perjuangan melawan penjajahan. Hal ini dapat dimungkinkan karena sikap Pemerintah Hindia Belanda yang menekan gerak langkah organisasi-organisasi yang berasaskan non kooperatif. Sehingga organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (P.N.I) den Partai Indonesia (Partindo), tidak dapat melakukan tugas-tugasnya lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekitar periode tiga puluhan kehidupan pergerakan sangat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang berasaskan kooperatif seperti Budi Utomo (B.U) den Persatuan Bangsa Indonesia (P.B.I.) untuk menggalang persatuan yang kemudian terwujud dalam Parindra. Dengan penggabungan organisasi-organisasi lainriya dalam tubuh Parindra, sedikit banyak telah terwujud peningkatan perjuangan ketingkat yang lebih luas, sesuai dengan aspirasi nasional pada masa itu. Organiaasi-organisasi yang bersifat regiosentris dan ethnosentris seperti Tirtajasa, Serikat Sumatra, Serikat Minahasa dll..."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1972
S12197
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fuad Asjadan
Depok: Universitas Indonesia, 1992
S22773
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Redi
"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
PATRA 4(1-2) 2003
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hengky Hendratmoko
"Bank dalam kehidupan masyarakat modern, adalah lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (finansial intermediary) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta mereka yang kekurangan dana, yang kemudian tumbuh menjadi agent of development.
Diakui bahwa lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, namun tidak semua golongan dapat menerima keberadaan lembaga perbankan yang sifatnya konvensional. Keberatan tersebut bukan kepada banknya, tetapi kepada sistem yang dipergunakan, yaitu penerapan sistem bunga. Keberatan terhadap sistem bunga tersebut, dilakukan oleh sebagian kalangan muslim, dikarenakan mereka berpendapat dan menyakini bahwa bunga dari setiap uang yang ditanamkan, disimpan dan atau dipinjamkan tersebut adalah riba oleh karena itu menjadi haram.
Berangkat dari permasalahan diatas, kemudian para ahli agama dan ekonomi Islam, memunculkan kembali konsep perbankan dengan sistem Islam, yaitu suatu sistem perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil (mudharabbah), tidak dengan sistem bunga. Sesungguhnya sistem bagi hasil ini bukaniah sesuatu yang baru, namun dalam perjalanannya sempat terlupakan oleh para pelaku ekonomi.
Sejak sistem perbankan Islam ini diperkenalkan kembali, kemunculannya kemudian menjadi fenomena baru, berkembang secara pesat dan mengejutkan dimana banyak bank bank konvensional besar seperti Citibank, Chase Manhattan, ANZ Bank dan Jardine Fleming ikut melalui sistem Islamic Windows .
Di Indonesia keberadaan perbankan Syariah secara hukum dimulai melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diikuti dengan pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan pembukaan pelayanan bank Syariah dengan mpdel Islamic Windows dari banyak bank konvensional.
Sejak sistem perbankan Syariah dimunculkan pertumbuhannya sangat lambat, karena terbukti masih sedikitnya masyarakat kita yang memahami dan menggunakan perbankan syariah. Contohnya, pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah Mandiri masih tertinggal jauh dari pada bank konvensional, baik dari segi asset maupun liability.
Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk mengungkapkan peranan perbankan syariah di dalam pembangunan ekonomi, termasuk apa yang dirasakan sebagai kendala pertumbuhannya serta bagaimana prospeknya ke depan, serta kedudukan hukum perbankan syariah dalam tata hukum perbankan di Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14453
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Padang: Proyek Pengembangan Permuseuman, 1982
306 TAB
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>