Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memetakan serta melakukan eksplorasi terhadap bahasan perempuan dalam diplomasi. Secara spesifik, tulisan ini melakukan kajian terhadap bagaimana masuknya feminisme ke dalam ilmu hubungan internasional dikaji dan dibahas oleh para akademisi di seluruh dunia. Pemetaan dilakukan secara taksonomi terhadap 47 literatur yang dibagi menjadi tiga (3) sub-kategori: perempuan sebagai agensi, isu-isu perempuan dalam diplomasi, dan diskursus perempuan dalam diplomasi. Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi mengalami peningkatan yang signifikan dan mulai menjauh dari tindak maskulinisasi kajian. Sebagai kesimpulan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi adalah kajian yang terus-menerus berkembang untuk mencari peran perempuan yang sempat hilang karena dominasi maskulinitas dalam kajian ilmu hubungan internasional. Selain itu, studi ini juga menyoroti empat (4) kesenjangan dalam kajian-kajian yang sudah ada. Pertama, ketiadaan kajian dari Timur dalam sejarah perempuan dalam diplomasi. Kedua, kurangnya kajian yang melihat perempuan sebagai aktor target diplomasi. Ketiga, kurangnya kajian dalam isu diplomasi secara teoretis. Terakhir, minimnya kajian yang membahas kondisi perempuan dalam diplomasi di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

---

This literature review aims to map and explore the discussion about women in diplomacy. Specifically, this writing focuses on researching how feminism penetrates international relations and is discussed by scholars around the world. The mapping is done taxonomically towards 47 works of literature which will be divided into three (3) sub-categories: women as agency, women issues in diplomacy, and women’s discourse in diplomacy. From the exploration, the writer sees that the discussion of women in diplomacy increased significantly and started to move away from the masculinization of discussion. In a conclusion, the writer sees that the discussion of women in diplomacy is an ever-continuing discussion that grows to see the role of women that was lost due to the domination of masculinity in the discussion of international relations. Aside from that, this study also highlights four (4) gaps in the available discussion. First, is the absence of discussion from the Eastern perspective on the history of women in diplomacy. Second, is the lack of studies that sees women as the targeted actor of diplomacy. Third, is the lack of studies regarding diplomatic issues theoretically. Last, the studies on women in diplomacy in Africa and the Middle East are minimum."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "

"Tulisan ini mengangkat tentang pentingnya pengalaman dalam merumuskan identitas politik perempuan, sesuatu yang krusial ketika pejabat publik menentukan kebijakan seperti apa yang tepat dan sesuai untuk kelompok perempuan. Dengan latar belakang wajah politik yang seringkali tampil dalam balutan maskulinitas, momentum keterbukaan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan affirmative action di Indonesia disambut dengan hangat sebagai sesuatu yang positif untuk melawan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Persoalan yang muncul adalah para pelaku politik terjebak euforia dari representasi gender tanpa memahami persoalan substansial yang mereka hadapi. Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka, pengumpulan data publikasi lembaga serta artikel daring. Data tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Iris Marion Young tentang serialitas pengalaman perempuan. Tulisan ini mengungkap sesuatu yang transendental, bahwa ada “normalisasi” atribut atas pengalaman dan definisi perempuan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa tren peningkatan kuantitas dari representasi perempuan di parlemen bukanlah hal yang paling dibutuhkan, melainkan pengakuan negara atas identitas politik perempuan yang kemudian akan merekonstruksi pola pikir sistem politik serta para perwakilan perempuan politis yang ada di Indonesia saat ini. Implikasinya, harus dilakukan redefinisi atas makna identitas perempuan oleh negara agar ruang publik yang telah direbut melalui kebijakan affirmative action tidak hanya diisi oleh lip service, namun juga mampu mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan keadilan dan kondisi politik yang anti-diskriminasi.

---

This paper raises the importance of experience in formulating women's political identity, it is something crucial when public officials determine what policies are appropriate for women's groups. With a background in the face of politics that often appears in covered  with of masculinity, the momentum of open political participation of women through the affirmative action policy in Indonesia was warmly welcomed as something positive to fight the discrimination that had been experienced by women. The problem that arises is that political actors are trapped in euphoria from gender representation without understanding the substantial problems they face. The data in this writing was collected through literature study searches as well as collection of institutional publication data and online articles. The data was analyzed using the perspective of Iris Marion Young's thoughts on the seriality of women's experiences. This paper reveals something transcendental, that there is a "normalization" of attributes and experiences of women. Through this research it can be seen that it is not the trend of increasing the quantity of women representatives in parliament that is needed, but the state's recognition of women's political identity which will later reconstruct the mindset of the political system and representatives of political women in Indonesia today. The implication, redefinition must be made on the meaning of women's identity by the state so that the public sphere that has been seized through the affirmative action policy is not only filled by lip service, but is also able to achieve its original goal, namely to create justice and anti-discrimination political conditions."

"Gerakan politik emak-emak menjadi salah satu fenomena utama selama masa kampanye Pemilu Presiden 2019. Perempuan yang sebelumnya berada di ruang domestik, kini menyuarakan aspirasinya di ruang politik. Kehadiran gerakan politik perempuan ini menimbulkan perdebatan apakah perempuan sudah menjadi agen utama atau hanya dipolitisasi saja. Tulisan ini berusaha melihat bagaimana media mengkonstruksi partisipasi perempuan dalam gerakan politik. Talk show dipilih sebagai medium yang dianalisis. Bentuknya sebagai wawancara politik memungkinkan berbagai isu dikontestasikan. Tulisan ini melihat narasi apa yang dikonstruksi dan bagaimana narasi tersebut dibangun melalui perancangan talk show. Talk show yang diobservasi adalah program Rosi di Kompas TV. Tulisan ini menemukan talk show Rosi mengkonstruksikan gerakan politik emak-emak sebagai gerakan yang tidak terlepas dari kepentingan agenda pemenangan calon presiden. Narasi yang dibawa masih berkutat pada peran gender tradisional perempuan sebagai Ibu. Rosi juga berusaha menunjukan partisipasi perempuan dalam gerakan politik perlu berjalan untuk kepentingan pemberdayaan perempuan dan bukan hanya politisasi demi kepentingan partai dan elit politik.

---

The political movement of `emak-emak` (midwives) is one of the highlights during 2019 Presidential Election campaign in Indonesia. It highlighs how women is not only in domestic space but started to enter the political space. This movement brings debate whether woman already have their agency or just being politicized. This paper aims to analyze how television talk show as a media construct the participation of woman in political movement. Talk show is chosen due to its form as political interview where ideas and issue could be discussed. It analyzes Rosi; political talk show program which aired in Kompas TV. It looks at what narration is created and how it is built through the designing of the show. The key founding is, Rosi constructed the politics of `emak-emak` as a movement that is vulnerable to the interest and agenda of winning the presidential candidates. The narration of this movement still revolved arround women traditional gender role as mothers. Thus, to balance this Rosi tries to remind the audience that women participation in political movement should walk hand in hand with women empowerment and to not be politicized by political party and elites."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."