Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB).Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

---

The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity.

The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment).

The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation."

"Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

---

Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28th 1984, had intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary required the founder of the foundation to make a request application of the quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14th 2006, concerning the request application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to the 12th chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter amendment deed could still have been done without the quotition from the court. The Notary role in making the changing of the foundation consideration document with the duties as public official that competent is making an authentic documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this thesis is using the normative juridical method."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru mendapat pengesehan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini pun terjadi tidak terlepas dari peran serta notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015; dan akibat hukum pengambilalihan aset milik suatu yayasan oleh yayasan lainnya. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melalukan penelitian kepustakaan dan didukung oleh wawancara. Tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil analisis adalah bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015 adalah sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta tindakan pengambilalihan aset suatu yayasan oleh yayasan lainnya yang tidak didasari dengan alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes, stated that it has historical relationship to the foundation that has similar name with it, namely Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was just legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation.  This matter occurred not apart from the participation of notary as a public official in the making of deed as the basis for carrying out a legal action. As for the issues discussed herein are regarding the legality of the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015; and legal consequences of acquisition of an asset which owned by a foundation by other foundations. Such issue answered by using normative-juridical research method by conducting literature research and supported by interview. This research type based on its nature is descriptive-analysis. The analysis results are that the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015 are valid and not violate the prevailing laws and regulations, and the act of asset acquisition owned by a foundation by other foundation without a rightful legal basis is a tort."