Tesis ini membahas terkait penggunaan Business Judgement Rule sebagai alasan penghapus pidana, khususnya terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi Business Judgement Rule pada perkara tindak pidana korupsi terkait pertanggungjawaban pidana direksi BUMN. Dalam tesis ini, fokus pembahasan meliputi dua hal, yaitu: bagaimana Business Judgement Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dan bagaimana implementasi Business Judgement Rule sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus-kasus tertentu. Dalam pembahasan tesis ini akan berfokus pada dua kasus, yaitu Kasus PT. Pertamina dan Kasus PT. Asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang berfokus pada penelitian mengenai aturan, asas, serta norma yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana. Business Judgment Rule telah diakomodir dalam undang-undang, dengan melihat ketentuan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan direksi karena kerugian yang terjadi akibat kebijakan bisnisnya, Business Judgment Rule dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan 2 (dua) hal yaitu noodtestand dan sifat melawan hukum materiil secara negatif. Business Judgment Rule dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan sifat melawan hukum materiil secara negatif dalam kasus PT. Pertamina. Sedangkan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, kedudukan Business Judgment Rule tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan noodtestand.

---

This thesis discusses the use of Business Judgement Rule as an excuse for criminal erasure, especially against the business policies of directors of BUMN that cause losses to the company and state finances so that it is considered a criminal act of corruption. The purpose of this discussion is to find out an overview of the implementation of Business Judgement Rule in corruption cases related to the criminal liability of directors of BUMN. In this thesis, the focus of discussion includes two things, namely: how Business Judgement Rule can be used as an excuse for criminal erasure and how the implementation of Business Judgement Rule as an excuse for criminal erasure in certain cases. The discussion of this thesis will focus on two cases, namely PT Pertamina Case and PT Insurance Case. The method used in this research is doctrinal research that focuses on research on rules, principles, and norms related to the settlement of criminal cases. Business Judgment Rulehas been accommodated in the law, by looking at the provisions of Article 97 Paragraph (5) of Law Number 40 Year 2007. In relation to corruption cases involving directors due to losses incurred as a result of their business policies, Business Judgment Rule can be used as an excuse for criminal erasure based on 2 (two) things, namely noodtestand and negative material lawlessness. Business Judgment Rule can be used as an excuse for criminal expungement based on the negative nature of material law in the case of PT Pertamina. Meanwhile, in the case of PT Asuransi Jiwasraya, Business Judgment Rule cannot be used as an excuse for criminal nullification based on noodtestand.