Penelitian ini berfokus menganalisa implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kendala impementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dalam Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Barthwal dan Sah (2008) melihat adanya empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, di antaranya: a) Dorongan legislatif, b) Kapasitas administratif, c) Kelompok kepentingan dan oposisi, d) Dukungan eksekutif/presidensial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara, dan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Hasil ini didasari oleh enam temuan diantaranya; 1) Persoalan rujukan payung hukum dalam Peraturan Gubernur No.24 Tahun 2019, 2) Kapasitas implementasi oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, 3) Kelompok kepentingan yang tidak terlibat, 4) Lemahnya pengawasan dan komitmen DPRD DKI Jakarta, 5) Peran minimalis Pemerintah Pusat, 6) Ketiadaan sinergi antar aktor-aktor dalam implementasi.

---

This research focus on analyzing the implementation of proctection for person with disabiliites policies by local government, which called Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) by Provincial Government DKI Jakarta. The analysis was conducted to answer the question of what are the obstacles to implementing policies for the protecion of person with disabilities within KPDJ program. Barthwal and Sah (2008) state there are four factors that influence poliy implementation, including: a) legislative boost, b) administrative capacity, c) interest and opposition groups, d) executive/presidential support. The research used a qualitative approach with primary data collection techniques through interviews and secondary data through related documents. The results of the study indicate that there are obstacles in policy implementation. This result is based on six findings including; 1) The issue of legal reference in the Governor's Regulation No.24 of 2019, 2) Implementation capacity by the DKI Jakarta Provincial Social Service, 3) Interest groups that are not involved, 4) Weak supervision and commitment of the DKI Jakarta DPRD, 5) The minimal role of the Central Government , 6) The absence of synergy between actors in implementation.