Industri usaha transportasi penyeberangan di Indonesia menjadi salah satu industri usaha yang penting dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Melihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dan dipisahkan oleh laut sehingga untuk melakukan perpindahan mobilisasi dari pulau-pulau yang dipisahkan laut maka dibutuhkan alat transportasi angkut penyeberangan untuk membantu masyarakat berpindah secara efektif dan efisien. Salah satu pelabuhan yang paling ramai dikunjungi oleh konsumen yaitu pelabuhan merak – bakauheni yang berada di Banten dan Lampung. Dermaga baru didirikan di pelabuhan merak bakauheni dengan menggunakan konsep sebagai “dermaga eksekutif” dimana dalam dermaga tersebut pelayanan yang akan diberikan pada konsumen akan jauh lebih berkualitas daripada di dermaga lainnya. Dermaga eksekutif ini dibangun oleh negara untuk memberikan kenyamanan kepada para konsumen. Namun, terdapat permasalahan yang muncul dimana dermaga eksekutif ini hanya dioperasikan oleh satu perusahaan saja yaitu perusahaan BUMN (PT ASDP Indonesia Ferry). Tidak ada perusahaan operator penyeberangan lain yang ikut mengoperasikan kapal-kapal milik mereka di dermaga eksekutif. PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pihak yang mengelola dermaga dan juga sebagai perusahaan yang menawarkan jasa angkut kapal sehingga market control yang dimiliki sangat besar. Kecurigaan-kecurigaan ini mengarahkan pada pelanggaran praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam usaha jasa penyeberangan di dermaga eksekutif. Pada akhirnya, penulis, memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi praktik monopoli dan pelanggaran persaingan usaha di dermaga eksekutif diakibatkan oleh besarnya market control yang dipegang oleh PT ASDP Indonesia Ferry sehingga menyebabkan dampak kerugian yang diterima oleh perusahaan swasta lain dan konsumen.

---

The ferry transportation business industry in Indonesia is one of the most important industries and is widely used by the community. Knowing that Indonesia is an archipelagic country consisting of several islands and separated by the sea, so that in order to carry out the mobilization of the islands separated by the sea, it is necessary to use cross-transportation to help people move effectively and efficiently. One of the most crowded ports visited by consumers is the Merak - Bakauheni port in Banten and Lampung. The new wharf was built at the port of Merak Bakauheni using the concept of an “executive wharf” in which the services that will be provided to consumers will be much higher quality than at other docks. This executive dock was built by the state to provide comfort to consumers. However, there are problems that arise where this executive dock is only operated by one company only, namely a state-owned corporation (PT ASDP Indonesia Ferry). There are no other ferry operators operating their vessels at the executive dock. PT ASDP Indonesia Ferry as the party that manages the wharf and also as a company that offers ship transportation services so that the market control it has is very large. These suspicions lead to the violation of monopolistic practices and market control in the ferry transportation business at the executive dock. In the end, the author concludes that there have been monopolistic practices and business competition violations at the executive dock caused by the large market control held by PT ASDP Indonesia Ferry, causing the impact of losses to other private ferry companies consumers.