Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. E-commerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban pembeli, dikarenakan penjual melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan adanya keadaan memaksa, dimana penjual tidak melakukan kesalahan namun dikarenakan adanya hal yang terjadi diluar kemampuan penjual seperti salah satu contohnya adalah bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This thesis analyses the application of freedom of contract for the parties in an online sales and purchase agreement as well as a comparison of the regulations between Indonesia and Singapore and the dispute resolution process in the event that the seller did not fulfil their obligations on an online sales and purchase agreement. The significance of this research lies on the development of the business world which was previously real in character and then shifted to digital transaction thus gave birth to various legal problems, one of the which was the rampant default by the sellers. Online sales and purchase agreement or commonly known as E-Commerce is a trade carried out through electronic-based devices and procedures. E-Commerce is not just a mechanism for goods or services via the internet, but also for the occurrence of a business transformation that changes the company’s perspective in carrying out activities. When carrying out activities, sellers are sometimes unable or unwilling to carry out their obligations. There are two possibilities for non-fulfillment of obligations, because the seller made a mistake that they did or did not do and there were compelling circumstancesm where the seller did not do this but because of something that happened outside the seller’s capability, in example is a natural disaster. The method used in this research is a normative legal method in the framework of statute approach and comparative study approach. The results of the study sees that the online sale and purchase agreement is a form of embodiment as freedom of contract in accordance to Article 1338 of the Indonesia Civil Code, where in each online sales and purchase agreement there is an agreement between the parties, the binding power of the agreement and the good faith of the online sales and purchase agreement, and in the event of a default, the seller who defaulted is requires to pay compensation to the buyer.