Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian kasus yang mengandung concursus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk melihat kepastian hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam concursus. Tulisan ini disusun dengan menggunaan metode penelitian doktrinal. Saat ini, pengaturan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prosedur penyelesaian kasus yang mengandung gabungan perbuatan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggabungkan perkara sesuai kondisi yang diatur secara limitatif pada Pasal 141 KUHAP. Ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat fakultatif, tidak mengikat, dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan yang tak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana hal tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak buruk bagi Terdakwa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam perbarengan tindak pidana pada pokoknya sudah ada aturan dalam KUHAP, seperti hak untuk segera diperiksa dalam setiap tahapan, hak untuk tidak dituntut secara berulang-ulang, namun pengaturan mengenai hak tersebut masih memiliki kekurangan dalam praktik penanganan kasus perbarengan tindak pidana karena pemeriksaan yang dilakukan tidak secara menyeluruh, sehingga Tersangka harus ditahan dan dituntut berulang- ulang atas suatu kejadian materiil, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan KUHAP untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya.

---

This article analyzes the procedures for resolving cases containing concursus in the criminal justice system in Indonesia and to look at legal certainty regarding the defendant's rights in concursus. This article was prepared using doctrinal research methods. Currently, criminal law regulations are regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The procedure for resolving cases containing a combination of criminal acts in the criminal justice system in Indonesia can basically be carried out by combining cases according to the conditions regulated in a limited manner in Article 141 of the Criminal Procedure Code. These provisions are basically facultative, non-binding and have no legal certainty, thus opening up opportunities for arbitrariness which is not in line with the principles of fast, simple and low-cost justice, which could have several negative impacts on the defendant. Legal protection for the rights of defendants in concurrent criminal acts basically already exists in the Criminal Procedure Code, such as the right to be immediately examined at every stage, the right not to be prosecuted repeatedly, but the regulation regarding these rights still has shortcomings in the practice of handling concurrent cases. a criminal offense because the investigation carried out was not comprehensive, so that the suspect had to be detained and prosecuted repeatedly for a material incident, which was not in line with the aim of the Criminal Procedure Code to seek the complete truth.