Hilangnya satwa liar akibat kejahatan konservasi meningkatkan ancaman kepunahan, perubahan struktur demografi dan genetis, peningkatan transmisi penyakit, hilangnya fungsi ekosistem, serta terganggunya rantai makanan. Kebanyakan pendekatan penegakan hukum yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan satwa liar hanya terbatas pada penegakan hukum pidana dan pendekatan hukum administrasi yang bertujuan untuk menghukum pelaku. Pada dasarnya, mengingat keberadaan satwa liar sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan satwa-satwa liar hasil kejahatan konservasi. Oleh sebab itu, penulis memandang perlu untuk menganalisis dan mempelajari pendekatan penegakan hukum yang tepat untuk melindungi keberadaan satwa liar. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan menelusuri perihal doktrin hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum yang berlaku yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif terkait upaya ganti rugi dan pemulihan akibat hilangnya satwa liar hasil kejahatan konservasi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang hukum untuk upaya ganti rugi dan pemulihan melalui pertanggungjawaban perdata, belum ada kerangka hukum yang komprehensif dalam menjelaskan jenis-jenis kerugian dan pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun demikian, studi kasus WALHI melawan PT Nuansa Alam Nusantara (PT NAN), dkk mengindikasikan penggunaan pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan untuk ganti rugi dan pemulihan satwa liar yang dilindungi. Implementasi serupa di Uni Eropa dan Kamerun menunjukkan keberhasilan yang bisa menjadi acuan. Pada akhir penelitian, penulis memberikan saran untuk menganalisis lebih lanjut hubungan kausalitas antara hilangnya satwa liar akibat kejahatan konservasi dan dampaknya terhadap ekosistem, termasuk kemungkinan terjadinya kaskade trofik dan penggunaan pendekatan penegakan hukum administrasi dalam memulihkan kondisi satwa liar ke keadaan semula.

---

The depletion of wildlife resulting from conservation offenses poses a heightened risk of extinction, alterations in demographic and genetic makeup, heightened disease spread, disruption of ecosystem function, and disturbance of food chains. Current law enforcement strategies targeting wildlife crimes primarily center on criminal and administrative law aimed at punishing wrongdoers. Given the crucial role of wildlife in maintaining ecosystem balance, there is a pressing need for law enforcement focused on wildlife recovery following conservation offenses. Therefore, it is imperative to examine and evaluate appropriate law enforcement approaches for safeguarding wildlife. This legal research is a doctrinal legal research conducted by analyzing legal doctrines, rules, and principles, with the findings presented descriptively. The study reveals that Indonesia lacks a comprehensive legal framework for compensating and remedying wildlife depletion resulting from conservation offenses. Although legal avenues for compensation and recovery through civil liability exist, there is no comprehensive legal framework outlining the types of losses and recoveries permissible. Nevertheless, the WALHI's case against PT Nuansa Alam Nusantara (PT NAN) et al, demonstrates that civil liability can be utilized to compensate and restore protected wildlife. Successful applications in the European Union and Cameroon serve as viable references. Additionally, it is recommended to further study the causal link between wildlife depletion due to conservation offenses and its impact on ecosystems, including potential trophic cascades and the utilization of administrative law enforcement strategies to restore wildlife to its natural state.