Safe harbor policy merupakan batasan tanggung jawab dari penyedia platform digital atas konten ilegal yang ada pada suatu platform. Bentuk dari mengimplementasikan safe harbor policy adalah menerapan mekanisme notice and takedown. Safe harbor policy berperan untuk menjamin perlindungan hak cipta pada platform digital, terkhusus pada platform User Generated Content (UCG). Melihat maraknya pengguna platform UGC yang melanggar hak cipta, maka mengimplementasikan safe harbor policy sangat krusial. Mengingat urgensi tersebut, penting untuk melihat penegakkan hukum terkait safe harbor policy dalam konteks hak cipta pada platform UGC. Tulisan ini akan menganalisa 2 putusan yakni Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang membahas pertanggungjawaban platform UGC atas pelanggaran hak cipta. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XII/2023 yang memperluas cakupan Pasal 10 UU Hak Cipta untuk mengatur platform UGC. Kedua putusan tersebut memperlihatkan dinamika pengaturan hak cipta dan safe harbor pada platform UGC. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak isu hukum terkait pengaturan hak cipta dan safe harbor policy. Penulis menemukan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih harus melakukan pemutakhiran penerapan pengaturan hak cipta dan safe harbor policy pada platform UGC. Hal tersebut demi menjamin perlindungan hak cipta pada platform UGC.

---

Safe harbor policy provides limitations of responsibility for digital platform providers for illegal content on their platform. The form of safe harbor policy is by implementing the notice and takedown mechanism. Safe harbor policy plays a role in enforcing copyright on digital platforms, specifically on User Generated Content (UCG) platforms. Seeing the increase of UGC platform users violating copyright, implementing safe harbor policy is crucial. Given the urgency, it is important to examine the implementation of safe harbor policy on UGC platforms. This article will analyze 2 court decisions, namely the Central Jakarta Court Decision No. 60/Pdt.Sus-Hak Copyright/2021/PN Jkt.Pst which discusses the liability of UGC platforms for copyright infringement. As well as the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XII/2023 which expands the scope of Article 10 of the Copyright Law to regulate UGC platforms. These two decisions contains dynamics of copyright and safe harbor policy regulations on digital platforms. This article was researched using normative juridical research methods. In conducting this research, many legal issues related to copyright and safe harbor policy was discovered. This author finds that Indonesia still needs to update regulations related to copyright and safe harbor policy. This is to guarantee copyright protection on UGC platforms.