Para anggota World Trade Organization (WTO) membentuk Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) dengan memanfaatkan Pasal 25 dari Dispute Settlement Understanding (DSU) untuk mengatasi krisis WTO yang disebabkan oleh keputusan Amerika Serikat untuk memblokir penunjukan anggota baru Appellate Body atas dasar klaimnya mengenai penundaan dalam mengeluarkan putusan dan pelanggaran mandat. Tesis ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis alternatif arbitrase yang mungkin berdasarkan Pasal 25 DSU dan merumuskan pertanyaan mengenai efektivitas MPIA sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan dalam adjudikasi tahap kedua WTO. MPIA dimaksudkan sebagai solusi sementara dengan tujuan utama menyediakan tahap banding yang independen dan imparsial bagi anggota WTO. Namun, implementasinya telah mengungkapkan masalah mengenai kedudukan hukum MPIA berdasarkan DSU dan legitimasi putusannya yang tidak pasti, yang mengarah pada kesimpulan bahwa MPIA tidak efektif sebagai alternatif adjudikasi tahap kedua WTO.

---

The members of the World Trade Organization (WTO) established a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) by utilizing Article 25 of the Dispute Settlement Understanding (DSU) to address the WTO crisis due to United States decision to block the appointment of new Appellate Body members based on its claims over delays in issuing rulings and breach of mandate. This thesis is designed using normative legal research methods to analyze possible arbitration alternatives under Article 25 of the DSU and formulate questions regarding the effectiveness of the MPIA as an alternative to fill the void in the WTO’s second-stage adjudication. The MPIA is intended to be an interim solution with the primary goal of providing an independent and impartial appeal stage for WTO members. However, its implementation has revealed problems regarding the MPIA’s legal standing under the DSU and the precarious legitimacy of its awards, leading to the conclusion that the MPIA is ineffective as an alternative to the WTO’s second-stage adjudication.