Tesis ini membahas tentang kompleksitas tanggung jawab negara dalam mengelola BUMN yang bangkrut dan bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap pegawai sebagai kreditor. Tesis ini memberikan penjelasan bagaimana negara mengambil tindakan yang berdampak pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan juga terhadap keamanan tenaga kerja. Kenyataannya, peran pemerintah dalam proses kebangkrutan BUMN seringkali mengandung tantangan dan kontradiksi. Tujuan pemerintah adalah menjaga stabilitas perusahaan dan melindungi kepentingan publik, namun dalam praktiknya, intervensi pemerintah sering kali tidak terlihat oleh karyawan. Pembahasan dalam tulisan ini menggali kepentingan masyarakat, intervensi pemerintah masih sering gagal dalam menjaga hak-hak pegawai dan akuntabilitas yang transparan. Analisis ini menjelaskan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk menyeimbangkan intervensi negara dan perlakuan adil terhadap pekerja. Tesis ini menyoroti PT. Istaka Karya, dengan disahkannya Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, pekerja mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen meskipun perusahaan tersebut bangkrut karena beberapa sebab. Namun demikian, implikasi dari permasalahan ini ada dua, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan. , tesis ini akan menjelaskan seberapa efektif implementasi Keputusan Nomor 67/PUU- XI/2013 dan perlindungannya terhadap pegawai BUMN serta tindakan perbaikannya untuk mengatasi dan memitigasi tantangan yang terkait.

---

This thesis discusses the complexity of the state's responsibility in managing bankrupt state-owned enterprises and how the government provides protection for employees as creditors. This thesis provides an explanation of how the state takes action that has an impact on companies experiencing bankruptcy and also on workforce security. In reality, the government's role in the BUMN bankruptcy process often contains challenges and contradictions. The government's aim is to maintain company stability and protect the public interest, however, in practice, government intervention often remains imperceptible to employees. The discussion in this paper delves into the public interest, government intervention still often fails to maintain employee rights and transparent accountability. This analysis explains the need for stronger mechanisms to balance state intervention with fair treatment of employees. The thesis sheds light on the PT. Istaka Karya, with the ratification of Decision Number 67/PUU-XI/2013, workers have the position of preferred creditors even if the company goes bankrupt for several reasons, However, the implications of this issue are twofold, encompassing both beneficial and detrimental impacts, this thesis will explain how effective the implementation of Decision Number 67/PUU-XI/2013 is and its protection towards BUMN employees and the remedial action in order to address and mitigate the associated challenges.