Penelitian ini menganalisis bagaimana perbandingan pemberian hak atas tanah untuk Perwakilan Negara Asing di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan hubungan diplomatik dengan negara sahabat dalam menerapkan hak istimewa dan kekebalan diplomatik pada pemberian hak atas tanah bagi Perwakilan Negara Asing. Penerapan hak ini adakalanya menimbulkan masalah, seperti dalam kasus peralihantanah bekas kantor Kedutaan Besar Inggris. Hambatan lain juga timbul akibat penerapan asas timbal balik, seperti dialami oleh Kedutaan Besar X dalam proses perolehan hak atas tanah. Hal ini menunjukan bahwa meskipun Perwakilan Negara Asing menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik, tetap terdapat permasalahan khususnya berkaitan dengan pertanahan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis aturan, asas, dan norma agraria serta hukum internasional yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terkait pemberian hak atas tanah bagi Perwakilan Negara Asing. Pada dasarnya, metode perolehan hak atas tanah bagi Perwakilan Negara Asing di Indonesia dan Malaysia hampir sama, yaitu melalui jual beli atau permohonan hak atas tanah negara. Perbedaannya terletak pada jenis hak atas tanah yang diberikan serta bukti pemberian haknya. Hak atas tanah paling tinggi yang dapat diberikan kepada Perwakilan Negara Asing di Indonesia adalah Hak Pakai, sedangkan Malaysia tidak membatasi jenis hak atas tanah yang diberikan. Dalam pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik, penting untuk mengetahui perlakuan yang diberikan negara sahabat kepada Indonesia untuk menghindari perlakuan diskriminatif dan memastikan adanya kesetaraan. Hal ini juga dilakukan agar Pemerintah RI dapat mengontrol pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing tanpa mengecualikan ketentuan hukum nasional.

---

This paper examines the comparative aspects of land rights granted to Foreign Missions in Indonesia and Malaysia. It also explores how Indonesia can balance national interests and diplomatic relations with partner nations when applying diplomatic privileges and immunities concerning land rights for Foreign Missions. The application of these rights may raise some challenges, exemplified by the sale of land previously occupied by the British Embassy. Other obstacles also arise from applying the principle of reciprocity, as experienced by Embassy X when acquiring land titles in Indonesia. This illustrates that although Foreign Missions have entitlement to diplomatic privileges and immunities, they may encounter challenges related to land issues. The paper employs a doctrinal research methodology with a comparative approach to analyze the agrarian rules, principles, and norms, as well as international law applicable in Indonesia and Malaysia concerning the granting of land rights to Foreign Missions. Fundamentally, the methods of acquiring land rights for Foreign Missions in Indonesia and Malaysia are similar, encompassing purchase or application for land rights over the state. The distinction lies in the types of land rights granted and the documentation supporting the grant. The highest land right that can be granted to Foreign Missions in Indonesia is Hak Pakai (Right of Use), while Malaysia imposes no restrictions on the types of land rights granted. In granting diplomatic privileges and immunities, it is crucial to understand the treatment accorded to Indonesia by partner nations to prevent discriminatory practices and ensure equality. This approach also enables the Indonesian government to regulate the granting of diplomatic privileges and immunities to Foreign Missions without compromising national legal provisions.