Belakangan permasalahan perubahan iklim menjadi bahasan di seluruh dunia, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia sendiri salah satu bentuk upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui penerapan Standar Euro 4. Hal ini dilakukan agar salah satu sektor yakni transportasi dapat menurunkan kadar emisi karbon dioksida. Namun, berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 dapat menghambat upaya mitigasi tersebut. Selain itu, pemberlakuan aturan tersebut juga berimplikasi terhadap beberapa permasalahan lainnya seperti adanya peruntukan pengguna yang ambigu dan alokasi dana yang tidak efisien juga dapat dinilai sebagai potensi hambatan daripada upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Terlebih sebenarnya terdapat kebijakan yang dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh negara lain seperti Thailand dan Belanda. Adapun pada tulisan ini berargumen bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang diterapkan pemerintah, seharusnya selain memang bertujuan mensejahterakan masyarakat maka juga harus berwawasan lingkungan.

---

Recently, the issue of climate change has become a topic of discussion throughout the world, including climate change mitigation efforts. In Indonesia itself, one form of climate change mitigation effort is through the implementation of the Euro 4 Standard. This is done so that one of the sectors, namely transportation, can reduce carbon dioxide emission levels. However, the enactment of Decree of the Minister of Energy and Natural Resources Number 218.K/MG.01/MEM.M/2022 of 2022 could hamper these mitigation efforts. Apart from that, the implementation of this regulation also has implications for several other problems, such as ambiguous user designation and inefficient allocation of funds which can also be considered as potential obstacles to climate change mitigation efforts carried out by the Indonesian Government. Moreover, there are actually policies that can be emulated by the Indonesian government regarding fuel subsidy policies implemented by other countries such as Thailand and the Netherlands. This article argues that the fuel subsidy policy implemented by the government, apart from being aimed at improving the welfare of society, should also be environmentally friendly