Tulisan ini membahas isu hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022 dimana ditemukan di dalamnya, bahwa terdapat permohonan pengesahan tindakan hukum berupa pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perihal pembubaran perseroan terbatas dengan Keputusan Sirkuler yang mengakibatkan hidup kembalinya perseroan terbatas yang bersangkutan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Hakim dengan isi penetapan sah secara hukum. Penelitian ini membahas terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali perseroan terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang telah dibubarkan sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya selain untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat melakukan pembatalan pembubaran selama seluruh pemegang saham menyetujui, perseroan masih dalam likuidasi, terdapat penetapan pengadilan, dan harus dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, maka saat ini diperlukan adanya peraturan terkait prosedural terkait tata cara pembatalan pembubaran perseroan terbatas, dan peran para pihak pada perseroan terbatas yang mengalami permasalahan ini.

---

This thesis discusses the legal issues in Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022 where it was found that there was a request for ratification of legal action in the form of revocation of the General Meeting of Shareholders' Resolution regarding the dissolution of a limited liability company with a Circular Resolution result in the revival of the limited liability company concerned. The application is determined by the Judge with the content of the decision being legally valid. This research discusses the validity of the Company's action in requesting a court order regarding the revival of a limited liability company which is in the process of dissolution or in the process of liquidation and the criteria for reviving the dissolution of a Limited Liability Company through a Circular Decision (Case Study of Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022)? The research method used in this research is doctrinal using secondary data. Article 142 paragraph (2) letter b of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies states that a limited liability company that has been dissolved can no longer carry out its business activities or other legal actions other than for the purposes of liquidation. The conclusion is that if all shareholders agreed to cancel the dissolution of the company during liquidation process needs a court decision, and must be done through a circular resolution. Thus, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be amended to add procedural regulations required for the cancellation process, hence there is a need for regulations related to the procedures for canceling or revocation of dissolution of limited liability companies, and the role of the parties in a limited liability company who is experiencing this problem.