Pencemaran udara merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pencemaran udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik, karena kualitas udara yang terus memburuk di kategori tidak sehat hingga beracun. Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini berbagai advokasi yang dilakukan oleh kelompok terdampak berusaha untuk terus meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, dan menekan pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Namun, setelah berbagai upaya advokasi dilakukan, faktanya belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kekuatan advokasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh kelompok terdampak dalam usahanya untuk mengadvokasikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Di mana dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Advocacy That Build Power. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuatan advokasi kebijakan terhadap isu pencemaran udara di DKI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori “sedang” dapat terlihat dari 162 responden atau 53,3% yang mendukung hal tersebut. Kemudian dapat dicerminkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta melalui berbagai strategi seperti kampanye, aksi, diskusi publik, dan menggugat permasalahan ke pengadilan. Hal pendukung lainnya juga dapat dilihat dari respons Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, memang permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian lebih, karena masih buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu kebelakang, yang menandakan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta perlu untuk membangun kerja sama dan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, sehingga tercipta kualitas udara yang baik di DKI Jakarta.  

---

Air pollution is a chronic problem in DKI Jakarta. In 2023, air pollution in DKI Jakarta was again in the public spotlight, as air quality continued to deteriorate in the unhealthy to toxic category. This certainly has a negative impact on society and the environment. So in this case, various advocacy carried out by affected groups tried to continue to increase awareness among the public, and put pressure on the government to immediately overcome these problems. However, after various advocacy efforts have been made, the fact is that there has not been a significant change in air quality in DKI Jakarta. So the researcher wants to see the extent of the strength of policy advocacy that has been carried out by affected groups in their efforts to advocate for air pollution problems in DKI Jakarta. In the process of analyzing, researchers used 4 dimensions of the Advocacy That Build Power theory. Furthermore, this research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The results of the study show that the strength of policy advocacy on the issue of air pollution in DKI Jakarta has fallen into the "medium" category, it can be seen from 162 respondents or 53.3% who support this. Then it can be reflected in the increasing involvement of the community in advocating the issue of air pollution in DKI Jakarta through various strategies such as campaigns, actions, public discussions, and suing the problem to the court. Other supporting things can also be seen from the response of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with these problems. However, the problem must get more attention, because the air quality in DKI Jakarta is still poor some time back, which indicates that there are still problems that must be resolved. Therefore, to deal with air pollution problems in DKI Jakarta, it is necessary to build cooperation and commitment from all actors involved, so as to create good air quality in DKI Jakarta.