Agenda penting reformasi birokrasi dalam good governance belum terwujud secara konferehensif. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu cara percepatannya. TNI AD menerbitkan Juknis Kasad Nomor Kep/877/XII/2021 sebagai pedoman pembangunan ZI bagi kesatuan jajarannya. Implementasi kebijakan tersebut belum optimal termasuk didalamnya Rindam XIV/Hasanuddin sebagai Satker bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kasad tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan TNI AD. Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism sehingga untuk pengambilan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan ZI di Rindam XIV/Hasanuddin menggambarkan komunikasi efektif belum berjalan; sumber daya belum optimal; disposisi implementator memenuhi kriteria; dan struktur birokrasi yang ideal.Hasil penelitian didapatkan bahwa dari keempat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi dan sumber daya di Rindam XIV/Hasanuddin memiliki kelemahan paling dominan meskipun dua faktor lainnya tidak dapat diabaikan karena masih memiliki kelemahan secara minor. Sehingga, disarankan kepada instansi terkait agar mengoptimalkan efektifitas komunikasi dan meningkatkan alokasi sumber daya, serta pada peneliti lain agar melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengembangan ZI terhadap percepatan RB dan penelitian terkait langkah pemecahan masalah impelementasi Junis Kasad tahun 2021.

---

The important agenda for bureaucratic reform in good governance has not yet been realized in a comprehensive manner. The construction of an Integrity Zone towards WBK/WBBM is one way to accelerate it. The TNI AD issued Kasad Technical Guidelines Number Kep/877/XII/2021 as a guideline for developing ZI for its ranks. The implementation of this policy has not been optimal, including Rindam XIV/Hasanuddin as the Working Unit for education. Therefore, this research aims to analyze the factors that influence the implementation of Kasad's policy regarding the development of Integrity Zones within the Indonesian Army. This research activity uses a post-positivism approach so that data collection uses interview methods, literature study and document study. Factors influencing the implementation of ZI development in Rindam XIV/Hasanuddin illustrate that effective communication has not yet been implemented; resources are not optimal; the implementer's disposition meets the criteria; and an ideal bureaucratic structure.

The research results showed that of the four influencing factors, namely communication and resource factors, Rindam XIV/Hasanuddin had the most dominant weaknesses, although the other two factors could not be ignored because they still had minor weaknesses. So, it is recommended to relevant agencies to optimize communication effectiveness and increase resource allocation, as well as to other researchers to conduct research to determine the effect of ZI development on accelerating RB and research related to problem solving steps for the implementation of Junis Kasad in 2021.