BIT Indonesia-Singapura yang disetujui tahun 2020 sempat menuai kontroversi karena BIT telah terbukti mengancam kedaulatan negara dengan adanya klausul yang memungkinkan investor asing menggugat langsung negara ke arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Indonesia dalam menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara, korespondensi dengan Kementerian, serta penelitian berbasis internet. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori permainan dua tingkat adalah Indonesia menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020 karena terdapat keselarasan kepentingan antara Indonesia dan Singapura yang saling menguntungkan serta didukung oleh mayoritas aktor domestik Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk). Kepentingan Indonesia yakni ingin memperbarui BIT untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan investor terhadap negara ke arbitrase internasional serta ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Adapun kepentingan Singapura yakni ingin memberikan kepastian hukum bagi investor dan ingin memiliki DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing sebagai investment hub. Meskipun terdapat perbedaan preferensi dalam proses negosiasi BIT Indonesia Singapura tahun 2020, yakni adanya penolakan BIT dari Indonesia for Global Justice (IGJ), namun ukuran win-set nya tetap besar sehingga mendukung ratifikasi perjanjian tersebut.

---

The Indonesia-Singapore BIT which was approved in 2020 caused controversy because the BIT has been proven to threaten the country's sovereignty with a clause that allows foreign investors to sue the country directly in international arbitration. This research aims to analyze Indonesia's reasons for agreeing to the BIT with Singapore in 2020. The method used in this research is qualitative by collecting data in the form of interviews, correspondence with the Ministry, and internet-based research. The results of research using two-level game theory analysis are that Indonesia agreed to the BIT with Singapore in 2020 because there is a mutually beneficial alignment of interests between Indonesia and Singapore and supported by the majority of Indonesian domestic actors (Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Investment, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Coordinator for Economic Affairs, Sembcorp Development Ltd and PT Jababeka Tbk). Indonesia's interests are to update the BIT to anticipate the possibility of investor lawsuits against the state in international arbitration and to increase the amount of investment entering Indonesia. Singapore's interests are that it wants to provide legal certainty for investors and wants to have a DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) to increase credibility and competitiveness as an investment hub. Even though there are differences in preferences in the 2020 Singapore Indonesia BIT negotiation process, such as the rejection of the BIT from Indonesia for Global Justice (IGJ), the size of the win-set remains large, thus supporting the ratification of the agreement.