Pelayanan antenatal merupakan program penting guna menurunkan angka kematian ibu. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan antenatal menjadi minimal 6 kali selama kehamilan. Akan tetapi pada tahun 2023, cakupan antenatal K6 di Indonesia baru mencapai 17,6%. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan antenatal K6 adalah pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan perempuan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal di Indonesia, sekaligus mengembangkan indeks pemberdayaan perempuan yang komprehensif menggunakan data SDKI tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan antenatal K6 di Indonesia pada tahun 2017 adalah 5,4% (95% CI: 4,9-5,9). Akan tetapi perlu ditekankan bahwa pada tahun 2017 belum ditetapkan kebijakan antenatal K6 sehingga cakupannya masih rendah. Berdasarkan hasil principal component analysis, diketahui bahwa pemberdayaan perempuan dapat digambarkan melalui 5 dimensi. Rata-rata skor pemberdayaan perempuan Indonesia tahun 2017 berdasarkan masing-masing dimensi adalah 83,98 untuk dimensi sikap terhadap pemukulan istri, 62,59 untuk dimensi pengambilan keputusan, 56,60 untuk dimensi pendidikan, 33,42 untuk dimensi kontrol atas hubungan seksual, dan 41,61 untuk dimensi kontrol atas sumber daya. Adapun rata-rata indeks pemberdayaan perempuan di Indonesia secara keseluruhan adalah 50,37. Pemberdayaan perempuan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal dengan nilai AOR sebesar 1,70 (95% CI: 1,27-2,27). Dimensi yang berhubungan signifikan adalah dimensi sikap terhadap pemukulan istri tinggi (AOR: 2,73), pengambilan keputusan tinggi (AOR: 1,48), pendidikan sedang (AOR: 1,61), pendidikan tinggi (AOR: 1,85), kontrol atas hubungan seksual tinggi (AOR: 0,58), dan kontrol atas sumber daya sedang (AOR: 1,49). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.