Performa ambivalen Norwegia terhadap komitmen Rezim Paris semakin intens pasca keputusan Norwegia untuk mengekspansi pendirian kilang migas di kawasan Arktik serta memperkuat komitmen iklim melalui Climate Act. Hal ini berimbas pada kegagalan konstan Norwegia dalam memenuhi target pengurangan emisi (NDC)—tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Penelitian ini menjawab alasan intensifikasi performa ambivalen Norwegia dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri di bawah payung Teori Peran dan Konsep Transformasi Negara. Temuan utama dalam penelitian ini mengacu pada status prominen Norwegia di ranah iklim merupakan wujud performa dari konsepsi peran sebagai Pemimpin Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Namun, derajat kontradiksi semakin intens pada tahun 2016-2023 lantaran proses manifestasi peran diintervensi oleh konteks-konteks khusus yang turut menempatkan optimalisasi migas sebagai kepentingan strategis. Benang merah dari temuan ini dibagi ke dalam dua tingkatan. Di tingkat perumusan kebijakan Norwegia, kompetisi politik domestik mencapai titik konvergensi antara iklim dan migas bermuara pada kebutuhan kapabilitas materiil partai politik yang bersumber dari pendapatan migas serta penjaringan legitimasi melalui isu iklim sebagai agenda populis. Adapun absensi kontrol aktivitas migas dalam Rezim Paris dalam ranah struktural menjadi celah bagi pemenuhan komitmen pengurangan emisi.

---

Norway’s ambivalent performance towards its Paris Agreement has intensified following its decision to expand oil and gas infrastructure in the Arctic and simultaneously strengthen climate commitments through the Climate Act. This duality has led to Norway's consistent failure to meet its Nationally Determined Contributions, lagging behind other Nordic countries. This study examines the reasons behind Norway's intensified ambivalent by employing a foreign policy analysis framework grounded in Role Theory and the Concept of State Transformation. The main findings indicate that Norway's prominent status in the climate arena reflects its role as a Leader in Climate Mitigation Efforts. However, from 2016-2023, the degree of contradiction has increased due to the interplay of special contexts that prioritize the optimization of petroleum interests as a strategic necessity. These findings can be categorized into two levels. At the policymaking level, domestic political competition converges on climate and oil interests, driven by the need for political parties to secure material capabilities sourced from oil revenues and to garner legitimacy by elevating climate issues as a populist agenda. Additionally, the structural absence of controls on oil activities within the Paris Agreement creates a gap that hinders the fulfillment of NDC commitments.