Kebutuhan akan penilaian kinerja perusahaan jasa pelaksana konstruksi sangat diperlukan oleh berbagai pihak untuk menghasilkan jasa konstruksi yang bermutu dengan kualitas yang baik. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, "penilaian kinerja penyedia merupakan bagian dari pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", Pasal 11, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 (Indonesia). Pedoman penilaian kinerja penyedia yang ada saat ini menggunakan 4 (empat) indikator yang terbagi dalam 4 (empat) aspek yaitu Aspek Kualitas dan Kuantitas, Aspek Biaya, Aspek Waktu dan Aspek Layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pedoman penilaian kinerja penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang dapat digunakan oleh PPK di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui pendapat pakar, penelitian ini memvalidasi 27 indikator yang dikelompokkan dalam 5 (lima) aspek yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja penyedia jasa pekerjaan konstruksi yaitu (X1) Aspek Kualitas dan Kuantitas, (X2) Aspek Biaya, (X3) Aspek Waktu, (X4) Aspek Layanan, dan (X5) Aspek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) diketahui bobot penilaian terbesar ada pada indikator (X3.1) Ketepatan waktu selama masa pelaksanaan. Pedoman penilaian kinerja penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang telah dikembangkan kemudian diujicoba dan divalidasi oleh PPK di lingkungan Kementerian PUPR.

---

The need for performance assessments of construction service companies is very important to produce a good quality of construction services. Performance assessment is part of the development of construction business which is the task of the Commitment Making Officer (PPK) in Indonesia's government procurement. The current performance assessment guidelines use four indicators which are divided into four aspects: Quality and Quantity Aspects, Cost, Time, and Service. This research aims to develop contractor's performance assessment guidelines that can be used by PPK in Indonesia's Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). This research validates 27 indicators which are divided into five aspects, (X1) Quality and Quantity, (X2) Cost, (X3) Time, (X4) Service, and (X5) Construction Safety Management System (SMKK). Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, it is known that the largest assessment weight is in the indicator (X3.1) Timeliness during construction. The proposed guidelines were solved and some managerial implications were recommended.