PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

---

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction.