Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir.

---

Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized.