Tesis ini menganalisis bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan, dan bagaimana akibat hukum terhadap PPAT yang tidak menyetorkan Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pid.Sus/2019. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tanggung jawab PPAT terhadap Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pada tanggung jawab perdata, dengan memberikan ganti rugi dan/atau penggantian kepada PT. Logam Jaya selaku wajib pajak yang telah dirugikan. PPAT yang melanggar mendapatkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT. Pada tanggung jawab pidana adalah sanksi pidana penjara dan denda yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap PPAT yang tidak menyetorkan Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan adalah selain memberikan ganti rugi kepada klien yang dirugikan, juga mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT dikarenakan melanggar kode etik dan juga tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akibat hukum lainnya adalah tidak dapat diprosesnya pendaftaran tanah menuju pembuatan sertipikat tanah, dikarenakan salah satu syarat pendaftaran pemindahan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional adalah bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh), dalam hal pajak tersebut terutang.

---

This thesis analyzes how Conveyancer is responsible toward the client's Income Tax resulting from the sale of assets that the Deed of Sale and Purchase is made by conveyancer, and the legal consequences are for the PPAT who do not remit the client's Income Tax from the sale of assets for which the relevant PPAT has made the Deed of Sale and Purchase based on Supreme Court Decision Number 388 K/Pid.Sus/2019. This article was written bu using doctrinal research methods. Conveyancer’s responsibility for the client's income tax from the sale of assets that conveyancer has made the Deed of Sale and Purchase are divided into 3 (three), namely civil responsibility, by providing compensation and/or reimbursement to PT. Logam Jaya as the taxpayer that suffered from Conveyancer’s violance receive sanctions ranging from a warning to dishonorable dismissal from membership in the IPPAT association. Criminal responsibility is a prison sentence and a fine imposed through a court decision. Therefore, the legal consequences for conveyancer not remitting the Client's Income Tax from the sale of assets for which the Deed of Sale and Purchase was drawn up by the relevant Conveyancer is that apart from providing compensation to clients who suffer losses, they also receive a sanction of dishonorable dismissal from membership of the IPPAT association due to violating the code of ethics and also not acting in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguarding the interests of parties involved in legal actions. Another legal consequence is that land registration cannot be processed towards making a land certificate, because one of the requirements for registering the transfer of land rights at the National Land Office is proof of full payment of income tax (PPh), in the event that the tax is payable.