Dalam mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun permohonan kepailitan, adanya utang debitor merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Penelitian ini membahas mengenai utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh karyawan suatu perseroan terbatas tanpa persetujuan dari direksi. Utang tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap badan hukum perseroan terbatas. Melalui permasalahan tersebut penulis melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas atas perjanjian yang dibuat oleh karyawan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST yang dianalisis dengan dihubungkan pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena mengabulkan putusan PKPU berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang mewakili perseroan terbatas. Oleh karenanya, perjanjian tersebut ialah tidak sah dan tidak mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum, sehingga perseroan terbatas tidak dapat dibebani utang yang timbul dari perjanjian tersebut.

---

When submitting a petition for suspension of payment (PKPU) or a petition of bankruptcy, the debtor's debt is one of the elements that must be proven. This research discusses debts arising from agreements made by employees of a limited liability company without the approval of the directors. This debt is then used as the basis for submitting a petition for suspension of payment (PKPU) against a limited liability company as legal entity. Through this problem the author conducted a study regarding the liability of limited liability companies for agreements made by employees in the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST which was analyzed by linking it to the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. This study uses doctrinal or normative research methods. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal research materials. The results of this research show that the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST is not in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, because it granted Suspension of Payment petition based on debts arising from agreements made by parties who were not authorized to represent limited liability companies. Therefore, the agreement is invalid and does not bind the limited company as a legal entity, so that the limited company cannot be burdened with debts arising from the agreement.