Cilegon merupakan kota industri yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Beragam kelompok etnis yang memiliki keyakinan agama berbeda-beda datang untuk bekerja maupun menempuh pendidikan di kota ini seperti etnis Tionghoa, Jawa, Batak, Minang, Manado, dan sebagainya. Walaupun demikian, di Kota Cilegon hanya berdiri rumah ibadah umat muslim (masjid atau musholla), dengan kata lain tidak ada satupun rumah ibadah seperti gereja, vihara, dan pura. 7 September 2022, publik dihebohkan dengan berita Walikota Cilegon, Helldy Agustian menandatangani petisi penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Walikota Cilegon menyebut alasan dirinya menandatangani petisi penolakan tersebut untuk menerima aspirasi sebagian besar warga Cilegon (umat muslim) dan menjaga kondusivitas masyarakat Cilegon. Tulisan ini mengkaji konflik pendirian rumah ibadah melalui perspektif hegemony dan counter-hegemony. Melalui perspektif hegemoni, kita bisa melihat sosok dan peran kelompok elit Cilegon (kyai dan jawara) dan tindakan mereka menggagalkan pendirian rumah ibadah (gereja) demi menjaga marwah kota Cilegon sebagai kota santri. Kultur kota santri ini merupakan embrio dari peristiwa sejarah Geger Cilegon 1888, saat para kiai dan santri melakukan pemberontakan melawan kolonial Belanda. Seperti yang kita ketahui, sosok kyai dan jawara di Banten, khususnya Cilegon memiliki kedudukan khusus dalam perjalanan sosio-historis sejak masa kesultanan hingga masa kini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi melalui teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan beberapa subyek. Selain catatan etnografi sebagai data primer, penulis juga menggunakan sumber dari jurnal penelitian, berita media massa, podcast di youtube sebagai data sekunder untuk mendukung data utama penelitian.

---

Cilegon is an industrial city situated at the westernmost tip of Java Island. It attracts various ethnic groups with diverse religious beliefs who come to work and study, including the Chinese, Javanese, Batak, Minang, Manadonese, and others. However, the city only has Muslim houses of worship, such as mosques or prayer rooms, and lacks churches, monasteries, or temples. On September 7, 2022, the public was shocked by news that the Mayor of Cilegon, Helldy Agustian, signed a petition rejecting the establishment of the HKBP Maranatha Cilegon church. Mayor Agustian stated that he signed the rejection petition to honor the aspirations of the majority of Cilegon residents (who are Muslims) and to preserve the harmony of Cilegon society. This research explores the conflict surrounding the establishment of places of worship from the perspectives of hegemony and counter-hegemony.Through a hegemonic perspective, I observed the role and influence of the elite group in Cilegon (including kyai and jawara) and their efforts to prevent the establishment of places of worship (specifically churches) to uphold the prestige of Cilegon as a city known for kota santri. This culture of kota santri traces back to the historical event of Geger Cilegon in 1888 when kyai and students from Islamic boarding schools rebelled against Dutch colonialism. Notably, kyai and jawara in Banten, especially Cilegon, hold a significant position in the socio-historical journey from the sultanate era to the present day. The approach used in this research is an ethnographic approach using involved observation techniques and in-depth interviews with several subjects. Apart from ethnographic notes as primary data, the author also uses sources from research journals, mass media news, and podcasts on YouTube as secondary data to support the main research data.