Pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selaras dengan meningkatnya retribusi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, hal ini terlihat dari hasil realisasi retribusi parkir yang tidak mencapai target pendapatan retribusi parkir yang dikarenakan kebocoran pada implementasinya, atas dasar tersebut skripsi ini akan membahas mengenai analisis implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Bekasi serta berusaha untuk menemukan korelasi antara ketidaktercapaian target dengan implementasi dari retribusi parkir yang ada. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan masih belum berjalannya dengan baik implementasi retribusi parkir di Kota Bekasi karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengawasan, koordinasi antar pihak, serta sosialisasi kepada wajib retribusi untuk mengantisipasi hambatan yang ada.

---

Economic growth in Kota Bekasi always increases every year, but the increase of economic growth is not in line with the increase of parking charges managed by Local Government, it can be seen from the result of parking charges realization that does not reach the target of parking charges revenue because of leakage in its implementation, this thesis will discuss about the analysis of the implementation of collection of parking fees in the City of Bekasi as well as trying to find a correlation between the lack of target achievement with the implementation of the user charges of existing parking. The research was conducted with post-positivist approach, descriptive research type, and data collection technique with literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the implementation of parking charges in Bekasi city is still not meet the expected result because there are still some obstacles in the implementation, therefore there should be increased supervision, coordination between parties, and socialization to the mandatory user charges to anticipate the existing obstacles.