Tesis ini dibatasi pada kasus dengan terpidana Hesham Al Warraq yang disidangkan secara inabsensia dengan lingkup pembahasan pada analisis mengenai praktek ekstradisi terhadapterpidana tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk menjawab permasalahanpenelitian bahwa ektradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang yangdisidangkan secara in absensia sulit dilakukan karena terdapatnya faktor kepentingannasional, faktor ketersediaan perjanjian ekstradisi, faktor alasan mutlak dan fakultatifpenolakan ekstradisi. Merujuk dari temuan penelitian diketahui beberapa hal. Pertama,praktek ekstradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraqyang disidangkan secara in absensia, jika hanya mengandalkan Model Treaty on Extraditionsebagai hukum kebiasaan internasional ekstradisi akan menyebabkan peluang dikabulkannyapermohonan permintaan ekstadisi dari Indonesia sebagai negara peminta oleh Arab Saudisebagai negara diminta menjadi sangat tipis kemungkinannya. Hal ini mengingat dalamModel Treaty on Extradition tersebut terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur bahwaperadilan secara in absensia merupakan alasan yang bersifat mutlak untuk menolak ektradisi,selain ketentuan mengenai warga negara yang bersifat fakultatif. Kedua, Resolusi PBBNomor 55/25 tanggal 15 Nopember 2000 tentang United Nation Convention againstTransnational Organized Crime (UNTOC) dan Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 31Oktober 2003 tentang United Nation Convention against Corruption (UNCAC) telah tepatdijadikan landasan hukum pada praktek ektradisi ini, di tengah kekosongan perjanjianektradisi kedua negara, karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukanHesham Al Warraq merupakan tindak pidana yang pelakunya wajib diektradisikan olehnegara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, praktek ektradisi terhadap kasuskorupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absensia menjadisulit untuk dilaksanakan akibat adanya faktor kepentingan nasional, ketersediaan perjanjianektradisi, alasan yang bersifat mutlak berupa peradilan in absensia dan alasan yang bersifatfakultatif berupa kewarganegaraan orang yang diminta untuk menolak ektradisi yang masingmasingmemiliki keterkaitan satu sama lain. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1)ektradisi lebih berorientasi pada landasan hukum berupa UNTOC dan UNCAC; (2)mempersiapkan permintaan agar terpidana dapat menjalani hukuman di negara diminta sesuaiArtikel 16 butir 12 UNTOC dan Artikel 44 butir 13 UNCAC; (3) meningkatkan frekuensidiplomasi untuk mewujudkan perjanjian ektradisi bilateral.

---

The thesis focuses on the case of Hesham Al Warraq, a convict tried in an absentia trial of

corruption and money laundering. The study is limited to the analysis of the extradition

process and factors influencing such process in order to answer the problem stating that an

extradition process of a convicted of corruption and money laundering cases who is tried in

absentia trial is difficult to execute due to some factors, such as: the existing national

interests, the availability of extradition treaties, the absolute reasons and the facultative

rejection of extradition. The results of the research reveals that: first, it is almost never

successful to execute an extradition if the requesting country only relies on the Model Treaty

on Extradition as the customary law of international extradition due to the fact that the Model

Treaty on Extradition clearly states that an absentia trial is an absolutely reason to reject an

extradition request in addition to facultative stipulations on citizenship; second, it is

appropriate to employ the UN Resolution No. 55/25 dated November 15, 2000 on the United

Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the UN

Resolution No. 58/4 dated October 31, 2003 on the United Nations Convention against

Corruption (UNCAC) as the legal basis on the extradition because the two countries do not

have an extradition treaty yet; and third, the extradition process of Hesham Al Warraq as the

convict of corruption and money laundering case cannot easily be executed because of some

reasons as mention above. The author recommends (1) to execute an extradition that is

oriented on legal bases such UNTOC and UNCAC; (2) to prepare a request so that the

convict can serve his or her sentence in the requested country as stated in Article 16 Clause

12 of UNTOC and Article 44 Clause 13 of UNCAC; and (3) to improve diplomatic

relationships in order to realize a bilateral extradition treaty.