Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini.

---

Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy.