Perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam merupakan kejahatan pasar modal yang apabila tidak diatasi dengan benar, dapat membahayakan kesehatan pasar modal, dan juga dapat menghilangkan kepercayaan investor maupun masyarakat umum terhadap pasar modal itu sendiri. Namun pada nyatanya, penegakan hukum pada perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Indonesia masih lemah dikarenakan Indonesia masih menerapkan person connected approach dalam peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal. Person-connected approach sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara pelaku perdagangan efek berdasarkan informasi material dengan perusahaan maupun pemilik informasi material non-publik, sehingga secara umum sulit untuk memperluas person-connected approach ke orang-orang yang tidak ada di perusahaan, dan dikarenakan hal tersebut, penting untuk menerapkan information-connected approach pada peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam. Skripsi ini membahas pentingnya penerapan information-connected approach pada kasus perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Pasar Modal Indonesia yang dapat memperkuat penegakan hukum mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan pengaturan perundang-undangan terkait perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia, yaitu pada Pasal 97 ayat (2), dikarenakan pada pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk kepada kategori penerima informasi adalah para pihak yang “berupaya” untuk mendapatkan informasi orang dalam tersebut, baik secara melawan hukum atau tidak. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu metode penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari tiga negara dibandingkan, dengan mengacu pada penegakan hukum perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam yang ada pada Singapura dan Australia sebagai perbandingan.

---

Trading securities based on insider information is a capital market crime which, if not handled properly, can endanger the health of the capital market, and can also reduce the confidence of investors and the general public in the capital market itself. But in fact, law enforcement on trading securities based on insider information in Indonesia is still weak because Indonesia still applies the person connected approach in regulations regarding trading securities based on insider information in the capital market. The person-connected approach itself is an approach that focuses on the relationship between securities traders based on material information with companies and owners of material non-public information, so that in general it is difficult to extend the person-connected approach to people who are not in the company, and because In this regard, it is important to apply an information-connected approach to regulations regarding trading securities based on insider information. This thesis discusses the importance of implementing an information-connected approach in cases of trading securities based on insider information in the Indonesian Capital Market which can strengthen law enforcement regarding trading securities based on insider information in the Indonesian capital market. This is due to weaknesses in the laws and regulations related to trading securities based on insider information in the Indonesian capital market, namely in Article 97 paragraph (2), because in that article it is stated that those who are included in the category of recipients of information are parties who "try" to obtain information. insider information, whether unlawfully or not. The author uses the comparative law method, which is a research method in which the laws and legal institutions of the three countries are compared, with reference to insider information trading securities law enforcement in Singapore and Australia as a comparison.