Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dalam hal ini penumpang pesawat dan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan penerbangan terhadap kasus kehilangan barang bagasi tercatat yang menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan. Dasar hukum Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Hubungan hukum antara pelaku usaha atau perusahaan jasa penerbangan dan konsumen atau penumpang dituangkan ke dalam bentuk tiket yang klausuinya sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan pihak penumpang harus menyetujui terhadap isi perjanjian tersebut. Didalam tiket juga tercantum bahwa penumpang dianggap telah mengerti, membaca dan menyetujui perjanjian yang tercantum dalam tiket. Klausul eksoneris ini sangat membatasi tanggung jawab pelaku usaha jasa penerbangan dan dapat merugikan konsumen atau penumpang. Walaupun secara normatif telah terlindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan dari penumpang. Permasalahan yang muncul adalah bahwa klausul yang tercantum di dalam tiket ini sangat merugikan penumpang apabila terjadi bentuk kasus yang menyangkut kerugian penumpang. Salah satunya adalah terjadinya bagasi penumpang tercatat yang terlambat yaitu tidak datang bersamaan dengan penumpang, barang yang hilang atau barang yang rusak. Penumpang tidak pernah terpuaskan hak-haknya apabila terjadi kasus seperti au. Hal - hal yang menjadi ketidakpuasan penumpang adalah penumpang diminta menunggu oleh perusahaan jasa penerbangan untuk mencari barang sampai Batas waktu yang tidak ditentukan, nilai barang yang menjadi ganti rugi atau kompensasi pelaku usaha tidak sesuai dengan nilai ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Kehilangan dan keterlambatan barang sudah diatur pertanggungjawabannya sesuai dengan Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara serta Undang - undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penumpang dalam posisi yang lemah karena terikat perjanjian baku seperti tersebut dalam tiket dan terdapat klausul eksoneris yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha serta adanya beberapa pasal Undang - undang No. 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 yang tidak tercantum dalam tiket yang merugikan maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian hubungan pasal - pasal yang termaktub dalam ketentuan tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha penerbangan.