ABSTRAKManajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya sumber dana dari Pusat, Pemda dihadapkan pada tantangan untuk lebih mandiri dan dapat 'meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber dana dari daerahnya sendiri dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang ada, mengisyaratkan dikembangkan suatu sistem manajemen keuangan yang lebih baik. Pengembangan sistem manjemen keuangan harus dimulai dari sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen.Guna memahami permasalahan ini, penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen keuangan modern bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini di Indonesia. Untuk melihat pelaksanaan penerapan manajemen keuangan modern, penulis melakukan studi pada dua negara yang telah melakukan penyempurnaan yaitu Malaysia dan Belanda. Berdasarkan hasil studi literatur dan studi lapangan ini dapat disimpulkan masalah yang ada dan bagaimana sebaiknya bentuk penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah daerah di Indonesia.Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran harus disempurnakan dari sistem anggaran yang berorientasi pada obyek pengeluaran menjadi sistem anggaran kinerja. Sistem pembukuan disempurnakan dari pembukuan tunggal berbasis kas menjadi sistem pembukuan berpasangan berbasis akrual. Pengembangan sistem informasi untuk manajemen keuangan tidak hanya pada informasi keuangan saja, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan. Pengembangan ini juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan bentuk organisasi manajemen keuangan yang terpencar pada beberapa unit sehingga menyebabkan informasi keuangan tidak terpadu, menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang jelas, dan agar tercipta arus informasi yang balk secara vertikal dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas, maupun secara horizontal antara fungsi-fungsi yang setara.