Keberadaan suatu organisasi jasa pelayanan umum seperti institusi kepolisian Ditserse Polda Metro Jaya (PMJ) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Satu hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Mengingat pentingannya peranan manajemen SDM dalam suatu organisasi, maka perlu diungkapkan bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan. Disamping itu ada aspek budaya organisasi yang masih kurang mendapai perhatian, tetapi sebenarnya mempunyai pecan yang cukup signffkan yaitu sebagai faktor pengikat antara SDM, sistem, dan strategi organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen SDM dan budaya organisasi dengan kualitas pelayanan di Ditserse PMJ. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para pegawai polisi reserse di Ditserse PMJ. Teknik pengambilan sampei dilakukan secara stratified random samping, dan pengumpufan data ditempuh dengan penyebaran kuisioner kepada responden dan observasi. Adapun analisa data dilakukan dengan teknik korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manajemen SDM mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan, dan begitu pula variabel budaya organisasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan.Berdasarkan hasil peneldian tersebut, maka direkomendasikan kepada manajemen organisasi Ditserse PMJ untuk meningkatkan pengelolaan SDM dan memperkuat komitmen nlial-nilai budaya organisasi yang posilif agar kualitas pelayanan bisa tebih baik untuk masa mendalang. Hal-hal yang periu dilakukan untuk meningkatkan manajemen SDM adaiah menambah personal polisi reserse yang berkualitas, meningkatkan sarana dan prasarana, perlu dberlakukan insentif diluar gaji pokok, promosi jabatan Iebih transparan, serial pemeliharaan pegawai ddingkatkan secara terus menerus. Sedangkan untuk memperkuat budaya organisasi perlu dilakukan tindakan - tindakan nyata, yaitu mengembangkan kepemimpinan yang demokratis, mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, memperkecil intervensi, baik internal mapun eksternal, meningkatkan koordinasi antar bagian dan antar instansi. Usaha-usaha itu untuk menghilangkan kesan pelayanan Polri susah dan berbelit-belit.