Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipilih oleh debitor atau kreditor sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan utang piutang. Setelah debitor dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor berhak mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi mekanisme pembayaran utang yang baru guna melunasi kewajibannya. Rencana perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga setelah disetujui. Setelah disahkan, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dengan syarat bahwa debitor telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan syarat pembatalan perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses pembuktian pembatalan perdamaian dalam forum penundaan kewajiban pembayaran utang PT Harmas Jalesveva. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Harmas Jalesveva terbukti lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian karena tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhinya sebagai developer apartemen dan tindakan kreditor yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima karena Sertifikat Laik Fungsi yang belum terbit dapat dibenarkan. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa sebaiknya terdapat peraturan pelaksana yang dapat mengatur secara lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi yang dapat menilai kelalaian debitor, PT Harmas Jalesveva harus mengatur secara rinci mengenai cara penyerahan unit apartemen dalam suatu surat resmi yang mengikat.

---

Suspension of debt payment could be chosen by debtor or creditor as a way to solve debt problems. After a debtor is in the condition of suspension of debt payment, a debtor has the right to propose a settlement proposal consisting of the new payment scheme to fulfill its obligations. The settlement proposal would be ratified by the Commercial Court after being approved. After the ratification, the settlement agreement could be cancelled on a condition of the debtor’s failure to implement the settlement agreement. This thesis discusses the regulation of cancellation of settlement agreement requirement in Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment and the proof of annulment of settlement agreement in suspension of debt payment forum PT Harmas Jalesveva. This research is conducted using a normative juridical legal research form and descriptive research typology. This research concludes that PT Harmas Jalesveva is proven failed in implementing the settlement agreement as a result of not implementing the regulation it has to obey as an apartment developer and the creditor’s act of rejecting to sign the Minutes of the Handover Meeting with the reason of Certificate of Worthiness (Sertifikat Laik Fungsi) that has not been published could be justified. The recommendations in this research are that there should be an implementing regulation which regulates the conditions to assess the debtor’s negligence and PT Harmas Jalesveva should regulate the details regarding the handover of the apartment unit in a form of a binding official letter.