Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutangterhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yangdimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan HakTanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian KreditModal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur didalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla. Yang menjadi pokok permasalahanadalah akibat hukum dari Bank B kantor cabang Kalianda yang tidak menyerahkansalinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dan dampak terhadap Hak Tanggungan yang bersifat accessoiryang merupakan ikutan dari perjanjian pokok Untuk menjawab permasalahan tersebutmaka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakandata sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifatpreskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank B Kantor cabang kaliandawajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannyaSalinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang merupakan akibat dariterdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Tanggungan tetap berlaku, namunakibat dari melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank B Kantorcabang kalianda dapat dikenakan sanksi Administratif.

---

This research discusses the non-repayment of debts on Land Rights which are

used as collateral as repayment of debts starting with a Working Capital Credit

Agreement with Mortgage Rights, but AW as a Debtor is not given a copy of the

Working Capital Credit Agreement from Bank B, the Kalianda branch office as which is

regulated in Article 35 of the Financial Services Authority Regulation number 35 /

POJK.05 / 2018 of 2018 concerning Business Operation of Financing Companies based

on the Decision of the Kalianda District Court Number 5 / Pdt.G / 2019 / PN Kla. The

main problem is the legal consequences of Bank B, the Kalianda branch office, not

submitting a copy of the financing agreement to the debtor as stipulated in the

Financial Services Authority Regulation and the impact on Mortgage which is accessoir

which is a part of the main agreement. To answer this problem, legal research is

conducted. with a normative juridical approach, using secondary data obtained by

library research and analytical prescriptive research results. The results of the analysis

show that Bank B Kalianda branch office is obliged to be responsible for the debtor's

losses, AW caused by not providing a copy of the Working Capital Credit Agreement

from Bank B and the Mortgage is still valid, but as a result of violating the provisions of

the Financial Services Authority Regulation, Bank B Branch offices Kalianda may be

subject to administrative sanctions.