Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah Indonesia telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian dengan adanya pelanggaran keimigrasian. Studi ini bertujuan untuk melakukan estimasi dampak negatif dari penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, dengan menggunakan data jumlah pelanggaran keimigrasian tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan adanya variasi pada tahun penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di setiap negara, studi ini menggunakan model staggered Difference-in-Difference (DiD). Ini merupakan studi pertama yang memberikan bukti empiris adanya dampak yang berbeda-beda antara pemberian bebas visa kunjungan dengan wilayah asal negara, tingkat pembanguna serta tingkat pendapatan. Dengan menggunakan panel data, hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan menaikkan tingkat pelanggaran keimigrasian rata-rata sebesar 43,76 persen. Dengan rasio manfaat biaya sebesar 1,2, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya meningkatkan biaya pemantauan, tetapi juga lebih selektif dalam memilih negara yang akan diberikan bebas visa kunjungan, sehingga manfaat ekonomi yang diterima bisa lebih maksimal.

---

With a view of increasing the number of international tourist arrivals, the Government of Indonesia has provided visa exemption policy to 169 countries. On the other hand, this policy has the potential to inflict an economic loss due to the immigration violations. This research aims to estimate the adverse effect of visa exemption policy in Indonesia by using data on the number of immigration violations from 2015 to 2019. Using Difference in Differences (DiD) that exploit staggered implementation of visa exemption policy, this is the first study in providing empirical evidence of the heterogeneous impact of a country’s visa exemption policy across country of origin, development, and income levels. Using a panel data approach, the estimation results show that the visa exemption policy increases the immigration violations rate by 43,76 percent on average. With a cost benefit ratio 1.2, it shows that the Government of Indonesia have to not only increase monitoring costs, but also should be more selective in choosing countries to be granted visa exemption, so that the economic benefits can be more obtained for everyone