Pada skripsi ini akan membahas kebijakan PT KAI yang memberlakukan pembayaran kereta api lokal yang dibeli melalui aplikasi KAI Access hanya bisa dibayar melalui uang elektronik LinkAja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan PT KAI tersebut termasuk praktek diskriminasi yang dilarang menurut Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan apakah dasar PT KAI dalam mengeluarkan kebijakan tersebut termasuk hal yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan PT KAI tersebut memenuhi semua unsur Pasal 19 huruf (d), dalam pembuktian ini digunakan pendekatan rule of reason yang dilihat adalah dampak dari Tindakan tersebut, dampak Tindakan PT KAI tersebut adalah menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan pembayaran lain selain LinkAja, sehingga dapat dikatakan bahwa PT KAI melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d), dan yang menjadi dasar PT KAI mengeluarkan kebijakan tersebut tidak termasuk yang dikecualiakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis will discuss the policy of PT KAI which enforces that local train payments purchased through the KAI Access application can only be paid via LinkAja electronic money. This raises the question of whether the PT KAI policy includes discriminatory practices prohibited under Article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999, and whether the basis of PT KAI in issuing the policy is exempt under Article 50 of Law No.5 of 1999. This study uses the juridical-normative method using primary and secondary data. The result of this research is that PT KAI's action fulfills all the elements of Article 19 letter (d), in this proof the rule of reason approach is used, which is seen as the impact of these actions, the impact of PT KAI's actions is that consumers have no other payment options besides LinkAja, so that it can be said that PT KAI violates the provisions of Article 19 letter (d), and the basis for PT KAI to issue this policy is not an exception based on Law No. 5 of 1999.