Hadirnya Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE di Indonesia menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan definisi subjek dan objek pajak di peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memungut pajak dari Netflix. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 di Indonesia menjadi babak baru dalam pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan PMSE di Indonesia dan perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang sudah lebih dahulu berhasil memberlakukan ketentuan perpajakan terhadap Netflix yaitu Australia. Setelah perbandingan hukum yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha dalam PMSE di Indonesia dengan Australia memiliki unsur-unsur yang serupa namun tidak sama sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 sudah cukup ideal sebagai dasar hukum pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam PMSE di Indonesia.

---

The presence of Netflix as a Foreign Business Entity in Indonesia is a challenge in the tax field. It is necessary to change and / or add to the definition of subjects and objects existing tax regulations in order to collect taxes from Netflix. The issuance of Law no. 2 of 2020 in Indonesia is a new chapter in Netflix tax collection as a Foreign Business Entity conducting Electronic Trades in Indonesia and it is necessary to conduct a comparative study with a country that has succeeded in imposing tax provisions on Netflix, namely Australia. After a legal comparison has been made, it can be said that the tax provisions on Netflix as a Foreign Business Entitiy in Indonesia and Australia have similar but not the same elements, so it can be said that the provisions in Law No. 2 of 2020 is quite ideal as a legal basis for tax collection on Netflix as a Foreign Business Ector in Indonesia.