ABSTRAKPenelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" namun PT. IKP selaku pemegang saham tidak menandatangani keputusan Sirkuler PT. KPB. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta baru mengenai perubahan Anggaran Dasar ataupun akta Perubahan Data Perseroan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya. Akibat dari Keputusan Sirkuler tersebut kepastian hukum status PT. IKP selaku pemegang saham menjadi tidak ada. Sebagai pemegang saham dari PT. KPB, PT. IKP juga dapat membuat akta baru untuk memulihkan haknya kembali. Diharapkan agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan seksama dan cermat serta mempergunakan haknya untuk menolak klien apabila data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThe study discusses about juridical implications of the deed that made based on Circular Resolution of Shareholders that has legal defect in case study of Jakarta State Administrative Court Desicion Number 105/G/2019/PTUN-JKT. The research method used is juridical-normative with prescriptive-analytical research and uses secondary data material in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned" but PT IKP as the shareholder did not sign the Circular Resolution of PT KPB. Preparations of Deed of Circular Resolution regarding change of company's data has been issued the Decree of Ministry of Law and Human Rights that based on circular resolution that has legal defect which can be default by the parties through a lawsuit in District Court. Deed made before a Notary based on legally defected Circular Resolution can be cancelled by the parties by making a deed of amandments to the articles of association or making a deed of amandments of the Company's data or through a lawsuit to the District Court. The injured parties can report the Notary to the Regional Supervisory Council which sanctions will be purpose by the Regional Supervisory Council for the Notary based on their violation. As a result of the Circular Resolution, there has been no legal certainty of the status of PT. IKP as a shareholder of PT KPB does not exist. As a shareholder of PT. KPB, PT. IKP can also make a new deed to restore their rights. It is expected that the Notary to execute their position carefully and meticulously and also use their rights to refuse a client if the required data is not in accordance with the legislation.