Persaingan usaha yang sehat ditandai dengan adanya kesempatan yang sama antar Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam merealisasikan iklim persaingan usaha yang sehat harus terdapat aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara adil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka untuk menjamin penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya dengan aturan hukum tersebut akan menjamin pasar kompetitif secara sehat yang terbebas dari segala kecurangan dan konspirasi  yang menutup esensi dari adanya persaingan di dunia usaha. Namun perwujudan dari persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum terealisasi secara sempurna oleh karena masih banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan kegiatan usaha dengan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu kasus dimana para pelaku usaha diduga melakukan kegiatan yang dilarang adalah kasus dugaan persekongkolan tender dalam program penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi berbasis High Throughput Satellite (HTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI KOMINFO). Di dalam kasus ini, pengadaan tender bertujuan untuk menyediakan akses internet dan layanan seluler kepada masyarakat di daerah 3T( Terdepan, Tertinggal dan Terluar).Fair business competition is characterized by equal opportunities between Business Actors in offering goods or services to consumers. In realizing a fair business competition climate, there must be a legal rule that is the basis for every business actor to compete fairly in carrying out his business activities. So to ensure the enforcement of fair business competition in Indonesia, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is born. Of course, the rule of law will guarantee a healthy competitive market that is free from all fraud and conspiracy that closes the essence of competition in the business world. However, the manifestation of fair business competition in Indonesia has not been realized perfectly because there are still many business actors who take advantage of the opportunity to achieve the objectives of business activities with the things that are prohibited in Law No. 5 of 1999. One of the cases where business actors were suspected of carrying out prohibited activities was a case of alleged tender conspiracy in the program of providing capacity for telecommunications satellites based on High Throughput Satellite (HTS) in the Telecommunications and Information Accessibility Agency of the Ministry of Communication and Information Technology (BAKTI KOMINFO). In this case, the procurement of tenders aims to provide internet access and cellular services to the public in 3T areas (Frontier, Disadvantaged and Outermost).