Notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga  Notaris harus memahami hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan para ahli. 'Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN.

---

The notary is authorized to make a financing deed in Islamic banking. In order to do that, the Notary has to understand the law and the Islamic financing contracts that he will face. Because it is stated that the notary must pay attention to the laws and other government regulations in making deeds, thus if a notary wants to make a sharia financing contract deed, he must master the ins and outs of the Islamic financing deed. If the notary himself does not understand about Islamic financing deed, then surely he will be confused when facing clients, because the realm of sharia is a domain that is far too different from the realm of civil law. There has been no written regulation governing sharia notaries up until now. The notary who wants to make a certificate of Islamic finance deed only has to have a training certificate regarding the contract of Islamic banking products, which is considered as a certification of sharia notary. The method of this research is juridical-normative legal research. The type of data used in this study is secondary data. The data analysis method used in this study is a qualitative approach using a data collection tool, namely interviews with experts.The results of this study are that the financing deed must comply with the provisions of UUJNP article 38 and also pay attention to the provisions of KUHPer article 1320 concerning the agreement, regardless of the provisions regarding Islamic financing contracts contained in the DSN-MUI Fatwa, OJK Regulations and Bank Indonesia Regulations and contract deeds financing made by a notary who is not sharia-certified is to remain authentic as long as it fulfills the pillars and terms of the contract, as well as the provisions for making deeds in the UUJN.